REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Anggota Kongres dari Partai Demokrat mengumumkan audiensi publik pertama dalam penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) akan dimulai pekan depan. Hal itu menandakan langkah baru dalam penyelidikan pemakzulan Donald Trump
Dalam agenda tersebut, tiga pejabat negara akan bersaksi pertama. Sejauh ini anggota parlemen dari tiga komite utama House of Representative telah mendengar keterangan saksi yang sifatnya tertutup.
Penyelidikan pemakzulan bertumpu pada klaim Trump menekan Ukraina untuk mengumumkan penyelidikan terhadap saingan politiknya, Joe Biden. Hingga kini, Trump menyangkal tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.
Ketua Komite Intelejen House, Adam Schiff yang mengetuai peyelidikan mengatakan, kasus pemakzulan terhadap presiden sedang disiapkan. "Kami mendapat apresiasi yang meningkat untuk apa yang terjadi dan sejauh mana presiden meminta seluruh departemen pemerintah dalam tujuan terlarang untuk membuat Ukraina menyelidiki lawan politik," ujarnya dilansir BBC, Kamis (7/10).
Audiensi publik akan disiarkan langsung. Agendanya adalah anggota parlemen dari Partai Demokrat dan Republik akan menanyai para saksi. Beberapa nama sudah dipersiapkan diperiksa.
Pada 13 November, diplomat karier AS, William Taylor akan memberikan keterangannya. Taylor adalah Duta Besar AS di Ukraina. Selain itu, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Eropa Timur juga akan diperiksa. Sementara pada 15 November, Marie Yovanovitch, mantan Duta Besar AS untuk Ukraina juga akan memberikan kesaksian.
"Dengar pendapat terbuka akan menjadi kesempatan bagi rakyat Amerika untuk mengevaluasi para saksi untuk diri mereka sendiri, untuk membuat keputusan sendiri tentang kredibilitas para saksi, tetapi juga untuk belajar langsung tentang fakta-fakta kesalahan presiden," kata Schiff dikutip Aljazirah.
Sidang publik dijadwalkan usai House pekan lalu menyetujui resolusi delapan halaman yang menjabarkan aturan dasar untuk penyelidikan yang akan datang. Selama audiensi publik, pengacara konsultasi untuk komite akan melakukan pemeriksaan saksi untuk waktu yang lama, di mana legislator mengajukan pertanyaan secara bergantian selama lima menit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika