Hal tersebut dikatakan Presiden Putin dalam pertemuan Dewan Bahasa Rusia yang diadakan di Kremlin pada hari Selasa (05/11).
"Lebih baik menggantinya dengan ensiklopedia Rusia baru dan besar dalam bentuk elektronik ... ini akan menjadi informasi yang andal dalam bentuk yang modern dan bagus," demikian ujar Vladimir Putin seperti dikutip dari kantor berita Rusia, RIA Novosti.
Bulan September lalu, Kementerian Pembangunan Digital, Telekomunikasi dan Media Massa Rusia telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk membuat ensiklopedia Rusia online. Kementerian juga telah mengusulkan pengalokasian dana sebesar 1,7 miliar rubel (Rp 373 miliar) dari anggaran 2020-2021 untuk proyek ini.
Komentar Putin ini muncul seminggu setelah Rusia memberlakukan "Undang-Undang tentang Internet Berdaulat" yang memungkinkan pihak berwenang untuk memutuskan pengguna internet di negara itu dari jaringan global.
Dinilai langgar hak asasi
Sebuah lembaga swadaya masyarakat, Reporter Tanpa Batas (RSF), mengkritik RUU baru ini karena dinilai melanggar standar hak asasi manusia termasuk di dalamnya yaitu kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
"Undang-undang ini menciptakan kondisi bagi otoritas Rusia untuk mengisolasi Rusia dari beberapa bagian Internet. Di masa depan, pihak berwenang berpotensi menutup akses penyedia internet tertentu di seluruh Rusia, menutup akses bagi lalu lintas data internasional atau bahkan lalu lintas data di dalam Rusia sendiri," ujar RSF dalam sebuah pernyataan.
"Dengan cara ini, pemerintah berharap akan dapat memblokir konten dan platform terlarang dengan lebih efektif daripada sebelumnya," tambah RSF.
Rusia berada di urutan 149 dari total 180 negara dalam Indeks Kebebasan Pers Dunia versi RSF. Semakin rendah urutannya, kebebasan pers di suatu negara dianggap kian memprihatinkan.
Selain Rusia, Turki juga pernah bermasalah dengan Wikipedia. Pada April 2017, Turki membekukan akses Wikipedia di negaranya. Ketika itu, Turki menuduh Wikipedia telah menjadi bagian dari "kampanye kotor" melawan Turki, setelah situs ini menolak menghapus konten yang diduga menggambarkan Turki sebagai negara yang mendukung kelompok teroris ISIS.
Namun pada pertengahan September lalu, pengadilan tertinggi di Turki mengatakan akan mempertimbangkan banding yang diajukan Wikipedia untuk mengakhiri pemblokiran tersebut.
ae/ts (euronews, AP)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
