REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya tidak akan hengkang dari Suriah hingga negara-negara lain keluar dari sana. Dia pun menyatakan akan melanjutkan serangan terhadap pasukan Kurdi di perbatasan Suriah-Turki.
"Kami tidak akan pergi dari sini (Suriah) sampai negara-negara lain keluar. Kami tidak akan berhenti (melancarkan serangan militer) sampai setiap teroris terakhir meninggalkan wilayah ini," kata Erdogan pada Jumat (8/11), dikutip laman Aljazirah. Teroris yang dimaksud dalam pernyataan Erdogan mengacu pada kelompok YPG, komponen Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi.
Pada hari yang sama Menteri Dalam Negeri Turki Suleyman Soylu mengatakan akan memulangkan anggota ISIS yang tertangkap pasukan negaranya di Suriah ke negara asalnya masing-masing. "Sekarang kami memberitahu kalian bahwa kami akan mengirim mereka kembali kepada kalian. Kami akan memulainya pada Senin (10/11)," ujarnya.
Awal pekan ini, Soylu mengungkapkan Turki menahan hampir 1.200 anggota ISIS yang berasal dari berbagai negara. Saat melancarkan operasi militer ke perbatasan Suriah, Ankara juga menangkap 287 anggota ISIS.
Turki telah mengkritik negara-negara Barat karena enggan menerima kembali warganya yang telah bergabung bersama ISIS. Beberapa negara bahkan telah memutuskan mencabut status kewarganegaraan mereka. Masih belum jelas apakah Turki akan tetap memulangkan mereka yang telah kehilangan kewarganegaraannya.
Peneliti senior Human Rights Watch (HRW) Letta Tayler mengatakan tidak jelas bagaimana Eropa akan merespons rencana Turki memulangkan anggota asing ISIS ke negaranya masing-masing. Sebagian dari mereka memang berasal dari Eropa.
"Eropa mengatur dirinya sendiri untuk ultimatum ini dengan menolak memulangkan warga negaranya meskipun ada permintaan berulang dari otoritas pimpinan Kurdi di timur laut Suriah agar mereka membawa pulang warganya. Repatriasi adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan Eropa sejak dulu dan harus dilakukan sekarang. Seharusnya bekerja dengan Turki untuk mewujudkan hal ini," kata Tayler.
Menurut dia dari sudut pandang kemanusiaan memang lebih baik Eropa mengambil kembali warganya, mengingat banyak di antara mereka yang masih berusia anak-anak. "Dari sudut pandang keamanan, jauh lebih baik bagi Eropa memantau warganya apakah mereka telah menolak mereka sebagai warga negara atau tidak," ujarnya.
Pada 9 Oktober lalu, Turki memulai operasi militer di timur laut Suriah. Dalam operasi yang diberi nama “Operation Peace Spring” itu Ankara hendak menumpas pasukan Kurdi yang menguasai wilayah perbatasan antara Suriah dan Turki.
Erdogan sempat mengancam akan mengirim jutaan pengungsi Suriah ke Eropa. Hal itu dilakukan jika Uni Eropa melabeli operasi militer Turki di Suriah sebagai invasi. “Hei Uni Eropa, bangun. Saya katakan lagi, jika Anda mencoba membingkai operasi (militer) kami di sana (Suriah) sebagai invasi, tugas kami sederhana, kami akan membuka pintu dan mengirim 3,6 juta migran kepada Anda,” kata Erdogan dalam sebuah pidato pada 10 Oktober lalu.
Turki diketahui menampung 3,6 juta pengungsi selama delapan tahun konflik Suriah. Di bawah perjanjian 2016 dengan Uni Eropa, Turki sepakat untuk mencegah para pengungsi pergi ke Eropa. Sebagai imbalannya, Turki memperoleh imbalan dana 6 miliar euro dan perjalanan bebas visa ke Eropa bagi warganya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika