REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD -- Misi PBB untuk Irak (UNAMI) merilis daftar rekomendasi yang mencakup seruan tuntutan bagi mereka yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan berlebihan pada pengunjuk rasa, Ahad (10/11) waktu setempat. Selain itu, UNAMI juga menyerukan penyelidikan atas kasus-kasus penculikan selama aksi demonstrasi Irak.
Dilansir laman Al Arabiya, daftar yang dirilis juga menyerukan pembebasan segera semua demonstran yang ikut demonstrasi damai yang ditahan sejak 1 Oktober. Bagi pihak berwenang, UNAMI meminta agar mereka berhenti menargetkan pelaku protes dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan.
Rekomendasi tersebut juga mendesak pihak berwenang secara terbuka menyerukan pihak regional dan internasional untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Irak, dan menghormati kedaulatannya. Perwakilan UNAMI, termasuk Perwakilan Khusus badan tersebut, Jeanine Hennis telah berada di Irak dalam misi pencarian fakta, beberapa hari terkahir.
Laporan tersebut muncul ketika pasukan keamanan Irak menembakkan gas air mata ke arah demonstran anti-pemerintah di Baghdad pada Ahad yang melukai sedikitnya 22 orang. Angka terbaru dari Komisi Hak Asasi Manusia Irak yang dirilis Ahad mencatat, setidaknya 319 demonstran terbunuh oleh pasukan keamanan sejak protes dan kerusuhan yang dimulai bulan lalu.
Pada Ahad, pasukan keamanan Irak memasang penghalang di Baghdad pusat dalam upaya untuk menghambat pergerakan demonstran. Langkah-langkah itu diambil setelah pasukan keamanan Senin pekan lalu mengusir para demonstran dari tiga jembatan utama di Baghdad tengah. Pada akhir hari itu, enam pendemo anti-pemerintah tewas, dan lebih dari 100 pendemo terluka.
Sementara, Amnesty Internasional mengatakan, pemerintah Irak harus segera mengendalikan pasukan keamanan. Direktur Timur Tengah dan Afrika Utara Amnesty Internasional, Heba Morayaef mengatakan, pemerintah Irak memiliki kewajiban untuk melindungi hak rakyatnya untuk hidup, serta berkumpul dan mengekspresikan pandangan mereka.
Menurutnya, pertumpahan darah harus dihentikan sekarang juga. Mereka yang bertanggung jawab juga harus dibawa ke pengadilan.
"Semua janji pemerintah tentang reformasi atau investigasi dikemukakan sementara pasukan keamanan terus menembak dan membunuh pengunjuk rasa," katanya.
Gedung Putih juga turut mengeluarkan pernyataan pada Ahad malam yang menyerukan penghentian kekerasan terhadap para pengunjuk rasa. "Amerika Serikat sangat prihatin dengan serangan lanjutan terhadap demonstran, aktivis sipil, dan media, serta pembatasan akses Internet, di Irak," kata pernyataan dari sekretaris pers Gedung Putih. AS meminta pemerintah Irak menghentikan kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan memenuhi janji Presiden (Barham) Salih untuk mencapai reformasi pemilihan hingga mengadakan pemilihan awal.
Permintaan paling mendesak para demonstran adalah pengunduran diri dari pemerintah Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi. Meski Abdul Mahdi menolak untuk mundur dari jabatannya selama lebih dari satu tahun itu.
Para demonstran memprotes korupsi yang meluas, kurangnya kesempatan kerja, dan layanan dasar yang buruk, termasuk pemadaman listrik secara teratur, meskipun cadangan minyak Irak sangat besar. Para demonstran juga menolak rencana pemerintah untuk reformasi ekonomi terbatas. Mereka sebaliknya meminta kepemimpinan politik negara itu untuk mengundurkan diri, termasuk Adel Abdul-Mahdi.
Abdul-Mahdi menegaskan kembali perintah sebelumnya yang melarang pasukan keamanan untuk menggunakan kekerasan yang berlebihan terhadap pengunjuk rasa. "Kami menganggap demo damai rakyat kami sebagai salah satu peristiwa penting sejak 2003," kata Abdul Mahdi. Dia juga berjanji untuk memenuhi tuntutan para pemrotes untuk reformasi yang luas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika