REPUBLIKA.CO.ID, HA NOI -- Salah satu agenda di hari ke-3 pertemuan ASEAN Senior Transport Meeting (STOM) ke-48 yaitu pembahasan antara negara anggota ASEAN dengan Pemerintah Republik Korea atau STOM + Republic of Korea (ROK) Ke-11. Pada kesempatan ini, Pemerintah Indonesia melalui delegasi dari Kementerian Perhubungan menyampaikan apresiasinya kepada Republik Korea terkait program pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Republik Korea atas kerja sama yang luar biasa antara Indonesia dan Korea, khususnya dalam Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pengembangan Kapasitas)," ujar Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kerjasama Internasional Agus P. Saptono di Ha Noi Vietnam, dalam rilisnya, Rabu (13/11).
Agus mengatakan, tahun ini Indonesia telah mengirim personil untuk bergabung dengan Program Peningkatan Kapasitas Transportasi Jalan, Kereta Api dan Infrastruktur di Korea. "Saya berharap kerja sama kita antara negara-negara anggota ASEAN dan Korea dapat mencapai hasil yang positif," ujar Agus.
Sebelumnya, Kepala Seksi Keselamatan Kapal Barang dan Peti Kemas Ditjen Perhubungan Laut Capt Richard Christian selaku perwakilan Delegasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga menyampaikan apresiasinya kepada Negara anggota ASEAN, khususnya kepada Pemerintah Jepang dan Malaysia atas dimulainya Program Pelatihan Personel Lanjutan untuk Layanan Lalu Lintas Kapal (Vessel Trafic System/VTS).
“Pelatihan pengelolaan dan perencanaan VTS yang akan diadakan di Maritime Transport Training Instite (MATRAIN) Malaysia adalah pelatihan yang sangat berguna dan penting untuk meningkatkan kapasitas personil untuk mengembangkan perencanaan pembentukan dan pengoperasian VTS di perairan Indonesia, serta langkah-langkah keselamatan maritim lainnya," ucap Richard.
Richard mengatakan, tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang prinsip dan praktik dalam membantu proses pengambilan keputusan serta menilai kebutuhan terkait langkah-langkah keselamatan maritim yang ditetapkan termasuk pendirian VTS.
Dalam agenda ini, pembahasan difokuskan pada peningkatan sistem navigasi dan langkah-langkah keamanan sesuai dengan Standar Internasional. Pembahasan ini membahas tindaklanjut atas penandatanganan MOU ASEAN tentang Peningkatan Standar Keselamatan dan Inspeksi untuk Kapal Non-Konvensi (Non-Convention Ship/NCS) di Negara-negara Anggota ASEAN.
Adapun aturan standar kapal non konvensi (NCVS) di Indonesia tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia, dan SK Dirjen Perhubungan Laut No. UM.008/9/20/DJPL-12 tentang Pemberlakuan Standar dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia.
Richard mengatakan, Myanmar telah menandatangani MOU Peningkatan Standar Keselamatan dan Inspeksi untuk Kapal-kapal Non-Konvensi di negara-negara anggota ASEAN. Pertemuan tersebut mencatat bahwa Sekretariat ASEAN sedang dalam proses penerbitan salinan asli MOU, dimana Malaysia akan menjadi tuan rumah workshop Peningkatan Standar Keselamatan dan Inspeksi ASEAN untuk Kapal Non-Konvensi pada Maret 2020 di Maritime Transpor Training (Matrain), Port Klang, Selangor.
"Kami juga berharap pada kesempatan berikutnya dapat memiliki kerja sama lebih lanjut dengan stakeholder terkait, termasuk Jepang," tutur Richard.
Selain itu, dalam rangka pelaksanaan peningkatan fasilitas pelabuhan di Malaka dan Dumai, Indonesia dan Malaysia menargetkan rute pelayaran RoRo Dumai – Malaka akan segera terealisasi di Tahun 2020. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko saat menghadiri acara 11th Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) Working Group on Transport Infrastructure di Palembang, Sumatera Selatan (19/7).
Sehubungan dengan hal tersebut, Richard mengungkapkan, pada bulan November 2019 ini, pihaknya berencana akan mengadakan rapat perdana Sub Komite yang telah dibentuk untuk membahas tentang transportasi jalan dan penyelarasan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) dari Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS).
Selanjutnya, terkait rute Bitung-Davao, dia mengutarakan, Indonesia dan Filipina akan terus mendukung keberlanjutan rute tersebut dan berupaya untuk menyelesaikan masalah pada isu-isu terkait perdagangan dengan pihak berwenang terkait. "Kami juga mendorong pengembangan strategi untuk menarik sektor swasta dan membuka kesempatan kapal jenis apapun, tidak terbatas pada kapal RoRo untuk melayari rute Bitung-Davao/Gensan," ujar Richard.
Pada kesempatan yang sama, Singapura sebagai Ketua Kelompok Kerja Transportasi Maritim ASEAN (Maritime Transport Working Group/MTWG) telah melaporkan hasil Pertemuan MTWG ke-38 yang diadakan pada 21-23 Agustus 2019 di Singapura, serta mereka ingin diberi pengarahan tentang kemajuan dalam proyek percontohan tentang operasionalisasi Pasar Pengiriman Tunggal ASEAN (ASEAN Single Shipping Market/ASSM).
Berkaitan dengan hal tersebut, Richard mengatakan, concept paper ASSM yang dimintakan bantuan asistensi dan finansial telah mendapat persetujuan dari Ministry of Oceans and Fisheries of ROK (Republic of Korea), Malaysia dan Korea akan menyampaikan rencana kerja sebagai implementasi ASSM yang berisi kegiatan rinci dan jangka waktu, sedangkan pelabuhan yang dijadikan lokasi pilot project adalah Johor (Malaysia), Davao (Filipina) dan Singapura.
"Concept note tersebut berisi tentang permasalahan umum, tantangan dan keuntungan operasional pelabuhan berdasarkan Cost Benefit Analysis (CBA) yang mencakup persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh pelabuhan-pelabuhan tersebut untuk mewujudkan konektifitas, fasilitasi perdagangan di ASEAN, serta menciptakan standar keselamatan dan keamanan, langkah-langkah promosi atau insentif serta menjamin terwujudnya perlindungan lingkungan di pelabuhan," tandasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
