REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Penasihat keamanan nasional Korea Selatan (Korsel) Chung Eui-yong mengatakan Amerika Serikat (AS) sangat aktif mengajak Korea Utara (Korut) kembali ke meja perundingan. Proses denuklirisasi Semenanjung Korea belum juga selesai saat tenggat waktu yang ditetapkan Korut semakin mendekat.
Chung mengatakan Korsel sangat serius dalam menanggapi tenggat waktu yang Korut tetapkan akhir tahun ini. Walaupun proses negosiasi untuk meningkatkan hubungan antar-Korea masih terhenti.
"Pertemuan ketiga antara Amerika Serikat-Korut hanya mungkin terjadi bila pembicaraan antara pejabat tinggi kedua negara dilakukan dan mengarah pada kemajuan yang subtantif," kata Chung, Ahad (10/11).
Pada April lalu, Pemimpin Korut Kim Jong-un memberikan waktu sampai akhir tahun kepada AS untuk menunjukkan fleksibilitas mereka dalam perundingan denuklirisasi. Pemerintah Korut juga sudah memperingatkan AS tidak mengabaikan tenggat waktu tersebut.
Pada Jumat (8/11) lalu, diplomat Korut mengatakan peluang proses negosiasi untuk maju semakin kecil. Ia menambahkan Pyongyang mengharapkan ada sikap resiprokal dari Washington pada akhir tahun ini.
Sejak perundingan Oktober berjalan tanpa hasil, negosiasi nuklir antara AS dan Korut mengalami kebuntuan. Chung mengatakan Korsel telah menyiapkan rencana cadangan bila tenggat waktu itu terlewatkan.
"Seperti yang Anda tahu, Korut telah memberikan tenggat waktu satu tahun, mempertimbangkan posisi Korut, kami berkoordinasi dengan AS," kata Chung.
Karena perundingan antara AS dan Korut masih mengalami kebuntuan. Maka harus ada upaya meningkatkan hubungan dua negara Korea. Walaupun ada usaha yang dilakukan Korsel agar negosiasi AS-Korut kembali berjalan.
Namun, ada tanda-tanda upaya menciptakan perdamaian di Semenanjung Korea itu mengalami kemunduran. Salahnya satunya perintah Kim Jong-un untuk menghancurkan bangunan Korsel di Gunung Kumgang.
Korut juga menolak ajakan Korsel menggelar pembicaraan membahas pembongkaran bangunan tersebut. Korut membatasi komunikasi antara kedua negara dengan pertukaran dokumen.
Sementara itu, Presiden Korsel Moon Jaei-in juga tengah menghadapi ketegangan diplomatik dengan Jepang. Hubungan kedua sekutu AS tersebut berada dilevel paling buruk selama beberapa dekade.
Ketegangan yang dipicu kerja paksa masa kolonial ini berubah menjadi isu dagang dan keamanan. Jepang membatasi ekspor bahan baku teknologi tinggi ke tetangganya.
Korsel membalas dengan menolak memperpanjang perjanjian berbagi informasi intelijen yang sudah kadaluwarsa bulan ini. Chung mengatakan Korsel bersedia mempertimbangkan kembali untuk mempertahankan pakta intelijen tersebut.
Dengan syarat Jepang menormalisasikan hubungan mereka. Di sisi lain Chung menyalahkan Jepang yang menurutnya sebagai pihak yang telah memperburuk hubungan dua negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
