Jumat (15/11) waktu setempat, di hari kedua sidang dengar pendapat pemakzulan Presiden AS Donald Trump yang digelar di Washington, mantan Duta Besar AS untuk Ukraina Marie Yovanovitch, memberikan kesaksian terkait pemecatan dirinya secara tiba-tiba dari jabatannya sebagai duta besar.
Selama kesaksiannya di depan Komite Intelijen DPR Amerika, melalui cuitan di akun Twitter-nya, Trump "menyerang" Yovanovitch dengan mengkritik rekam jejak sang mantan dubes.
"Di mana-mana Marie Yovanovitch selalu gagal. Dia pertama kali memulai di Somalia, bagaimana hasilnya?" cuit Trump, ia menambahkan: "Ini adalah hak mutlak Presiden AS untuk menunjuk duta besar."
Ketua komite yang berasal dari Partai Demokrat, Adam Schiff, lantas membacakan cuitan Trump kepada Yovanovitch dalam sidang tersebut, menanyakan tanggapan Yovanovitch.
"Saya tidak bisa menangapi apa yang coba dilakukan presiden, tetapi saya pikir ini dimaksudkan untuk mengintimidasi," tutur Yovanovitch.
Baca juga: Trump: "Jerman Tidak Melakukan Apa-Apa untuk Ukraina", Pemerintah Jerman Membantah
Alasan Yovanovitch jadi saksi
Yovanovitch, yang dikenal karena kredibilitasnya dalam memberantas korupsi, diangkat menjadi Duta Besar AS di Ukraina pada tahun 2016 sampai akhirnya dipecat pada Mei 2019 silam.
Ketua komite Schiff mengatakan bahwa dipecatnya Yovanovitch membuka jalan untuk membangun koneksi dalam melakukan kebijakan Ukraina yang akhirnya digunakan Trump dan sekutunya untuk memaksa pemerintah Ukraina menyelidiki rival politiknya.
"Anda diangap sebagai penghalang dan Anda harus pergi," ujar Schiff kepada Yovanovitch dalam pidato penutupnya. "Niatan itu jelas terlihat," lanjut Schiff.
Berikut poin-poin penting kesaksian Yovanovitch:
- Awal tahun ini, Yovanovitch menyadari adanya "kampanye kotor" menentang dirinya yang dipimpin oleh pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani, dan putra Trump, Donald Trump Jr.
- Tidak lama setelah itu, dia diminta kembali ke AS karena dia "tidak lagi mendapat kepercayaan dari presiden."
- Kepergiannya menunjukkan adanya pihak-pihak yang memiliki konflik kepentingan dunia yang tahu bagaimana cara menyingkirkan duta besar AS "yang tidak bisa beri apa yang mereka inginkan."
- Departemen Luar Negeri AS sedang "diintervensi dari dalam" dan mengkritik kepemimpinan departemen karena tidak mengakui serangan terhadapnya dan diplomat AS lainnya yang dinilai "sangat salah."
- Dalam panggilan telepon dengan presiden Ukraina, Trump mengatakan Yovanovitch "akan melalui beberapa hal" - mantan duta besar itu mengatakan ucapan tersebut "terdengar seperti ancaman."
Baca juga: Whistleblower Kedua Muncul dalam Skandal Donald Trump dengan Ukraina
Trump ancam presiden Ukraina
Yovanovitch secara tiba-tiba dicopot dari jabatannya sebagai duta besar AS untuk Ukraina pada Mei tahun ini, sebuah peristiwa yang menjadi sorotan penting dalam penyelidikan pemakzulan Trump yang dipimpin Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS.
Demokrat menuduh Trump menggunakan kuasanya untuk menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk membantunya di ranah politik, dengan mengancam akan menahan bantuan militer di tengah konflik domestik Ukraina dalam sebuah percakapan telepon pada bulan Juli.
Berdasarkan transkrip panggilan telepon Trump dengan Zelenskiy yang dirilis oleh Gedung Putih, Trump meminta Zelenskiy membantunya untuk menyelidiki teori konspirasi yang terbantahkan pada pemilu 2016 silam, serta menyelidiki putra Joe Biden, yang kemungkinan akan menjadi pesaingnya dari Demokrat, di pemilu presiden tahun 2020 mendatang.
Trump menyebut percakapan tersebut "sempurna" dan membantah adanya politik balas budi yang biasa disebut "quid-pro-quo".
Mengaitkan bantuan AS dengan situasi-situasi tertentu bukanlah sesuatu hal tidak umum dijumpai, tetapi mengaitkannya dengan masalah-masalah partai politik sangatlah jarang, dimana Partai Demokrat berusaha menunjukkan bahwa dalam kasus ini hal tersebut merupakan tindakan yang ilegal.
Kesaksian Yovanovitch dan cuitan Trump kebetulan bertepatan dengan putusan pengadilan AS yang menyatakan mantan penasihat sekaligus teman Trump, Roger Stone, bersalah dalam tujuh gugatan kasus, di antaranya berbohong kepada kongres dan menyuap saksi.
rap/yp (AP, rtr, dpa)
Ikuti Whatsapp Channel Republika