Minggu, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 Desember 2019

Minggu, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 Desember 2019

Negara Uni Eropa Tawarkan 'Paspor Emas' Bagi Si Kaya

Senin 18 Nov 2019 00:35 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Friska Yolanda

Pemandangan di Siprus

Pemandangan di Siprus

Foto: Cyprus Forest Department via AP
Jual-beli paspor emas oleh negara uni eropa dikhawatirkan tingkatkan risiko keamanan.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menjadi warga negara di Uni Eropa (UE) memiliki syarat dan ketentuan yang tentu saja rumit bagi orang luar. Namun, jika seseorang punya banyak uang, hal itu bukan masalah karena beberapa negara UE menjual paspor dan kewarganegaraan.

Henley & Partners menyelenggarakan sebuah acara yang menghubungkan orang-orang kaya dengan negara-negara yang menjual kewarganegaraan. Acara tersebut diadakan di London, Inggris, pada pekan ini.

Acara tiga hari ini bisa dinikmati dengan mengeluarkan biaya masuk 1.500 poundsterling per tiket. Atas berlangsungnya acara tiga hari ini, Henley pun mendapat komisi puluhan juta dolar AS dari penjualan kewarganegaraan. Uniknya, perdagangan itu sah, dan Henley tidak dituduh melakukan kesalahan apa pun.

"Meskipun kami tidak dapat melarang skema ini di tingkat UE karena kurangnya kompetensi, kami menginginkan lebih banyak transparansi tentang bagaimana kebangsaan diberikan dan lebih banyak kerja sama antara negara-negara anggota," ujar Wakil Presiden Komisaris Eropa Vera Jourova, dikutip dari The Guardian.

Dalam acara tersebut, ada tiga perdana menteri secara langsung menawarkan orang-orang terkaya di dunia "paspor emas" dan kewarganegaraan negara mereka. Bagi yang berminat cukup membayar dengan imbalan ratusan ribu pound investasi atau kontribusi.

Contoh saja Perdana Menteri pulau Karibia St Lucia Allen Chastanet memberi tahu sekitar 300 anggota elit superkaya yang berkumpul di hotel Rosewood tentang misi ekonomi negaranya. Dia menyatakan, sedang mengejar jaringan yang tinggi.

Pemerintahan St Lucia berjanji dengan mengeluarkan 100 ribu dolar AS, peminat akan diberikan kewarganegaraan St Lucian dalam waktu tiga bulan. Memegang paspor negara itu artinya dapat bebas visa ke 145 negara, termasuk Inggris, Wilayah Schengen Uni Eropa, Hong Kong, dan Singapura.

Selain itu, Perdana Menteri Albania Edi Rama dan Perdana Menteri Montenegro Dusko Markovic, Menteri dari Malta dan Duta Besar dari Antigua dan Barbuda juga turut menawarkan kewarga negaraan. Pun dengan Siprus.

Jourova mengatakan, meski EU tidak bisa melarang, skema kewarganegaraan menimbulkan sejumlah kekhawatiran. "Pemberian kewarganegaraan menimbulkan risiko keamanan yang serius karena memberi semua penerima manfaat hak warga negara Uni Eropa dan memungkinkan mereka untuk bergerak bebas di seluruh serikat. UE tidak boleh menjadi tempat yang aman bagi para penjahat, korupsi dan uang kotor," ujar Jourova.

Jourova menyatakan, penjualan paspor tersebut sangat berbahaya, bermasalah, dan tidak adil. Perlu ada pengaturan sistem untuk bisa menjalankan mekanisme agar tidak menimbulkan masalah.

Kekhawatiran Jourova beralasan. Sebab, pada penyelenggaran kali ini saja, Siprus menawarkan paspor bagi burnonan Malaysia. Negara itu meminta investasi setidaknya 2 juta euro untuk memberikan kewarganegaraan kepada Jho Low, pengusaha Malaysia yang buron di pusat skandal 1MDB.

Sedangkan Malta, yang juga negara anggota UE, telah menjual kewarganegaraan kepada lima orang yang didakwa melakukan kejahatan di luar negeri. Mereka termasuk Anatoly Hurgin, seorang warga negara Israel yang dituntut oleh Amerika Serikat dan pihak berwenang Israel atas penipuan, penyelundupan, dan pencucian uang.

Sementara St Lucia terkenal dengan pantai pasir putih dan laut biru, dengan terang-terangan menyatakan tidak ada persyaratan bagi warga negara baru yang kaya untuk tinggal di pulau itu. Selama mereka membayar uang kepada dana pembangunan St Lucia dan membeli rumah di negara, maka fasilitas plus dari paspor EU pun didapatkan.

"St Lucia memodernisasi dirinya sendiri, dan akan membuat dirinya kompetitif berdasarkan global. Dan mereka sedang mencari warga baru yang ingin memanfaatkan apa yang ditawarkan St Lucia," ujar Chastanet.

Chastanet, yang telah menjabat sebagai perdana menteri sejak 2016, mengklaim banyak warga negara baru berasal dari Amerika Serikat. "Ketika mereka bepergian ke luar negeri, mereka tidak ingin memiliki paspor AS," katanya.

Sedangkan Rama meluncurkan program kewarganegaraan demi investasi Albania. Dia mengingatkan peminat, kalau Albania adalah kandidat resmi untuk akses ke UE, yang akan memberikan warga Albania baru hak untuk hidup dan bekerja di seluruh wilayah itu.

"Pada saat yang sama saya sangat percaya ini adalah cara yang benar, dan inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja ada risiko, tetapi kita tidak dapat menyangkal negara dan masa depan kita potensi besar dari program ini," ujar Rama.

Markovic menawarkan hingga 2.000 kewarganegaraan Montenegro dengan imbalan kontribusi 100 ribu euro untuk kas pemerintah dan investasi properti setidaknya 250.000 euro. Pemerintah Montenegro mengatakan, individu hanya akan diberikan kewarganegaraan setelah pemeriksaan keamanan yang sangat teliti.

"Ada semakin banyak bukti elit korupsi menggunakan 'Visa Emas' untuk mendapatkan tempat tinggal dan kewarganegaraan di seluruh Eropa," ujar peneliti di kelompok kampanye anti-korupsi Transparency International Inggris Ben Cowdock.

Cowdock mengatakan, menjual kewarganegaraan secara cepat memiliki manfaat ekonomi yang meragukan. Hal ini karena memberikan pintu terbuka bagi mereka yang memiliki masalah untuk bersembunyi. Dwina Agustin

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA