REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO -- Gotabaya Rajapaksa hampir dipastikan terpilih sebagai presiden Sri Lanka untu periode lima tahun ke depan. Ia mengalahkan Sajith Premadasa yang merupakan ketua United National Party (UNP) yang berkuasa.
Hasil resmi pemilihan presiden dirilis pada Ahad (17/11) pukul 16.00 waktu setempat. Kendati demikian banyak media lokal yang membuat survei telah menempatkan Rajapaksa sebagai pemenang dengan perolehan sekitar enam juta suara.
Pada pemilu kali ini, terdapat 15,9 juga warga Sri Lanka yang memenuhi syarat untuk memilih. Partisipasi mereka diperkirakan mencapai 80 persen.
Meskipun hasil resmi belum diumumkan, Rajapaksa telah mengatakan bahwa pihaknya telah melewati garis kemenangan. "Ketika kita mengantarkan perjalanan baru ke Sri Lanka, kita harus ingat bahwa semua orang Sri Lanka adalah bagian dari perjalanan ini. Mari kita bersukacita secara damai, dengan martabat, dan disiplin dengan cara yang sama seperti saat kita berkampanye," kata dia, dikutip laman Aljazirah.
Juru bicara partai Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP) Keheliya Rambukwella mengungkapkan turut menyuarakan optimisme kemenangan Rajapaksa. Rajapaksa memang tergabung dalam partai SLPP.
"Kita hampir 600 ribu di depan dan kami yakin bahwa kami akan memimpin dengan 800 ribu hingga 1 juta suara," ujar Rambukwella.
Sajith Premadasa telah memberikan ucapan selamat kepada Rajapaksa. Dia bahkan telah mengakui kekalahannya. "Pada akhir kampanye pemilu yang berjuang keras dan bersemangat, adalah hak istimewa saya untuk menghormati keputusan rakyat dan memberi selamat kepada Pak Gotabaya Rajapaksa atas terpilihnya sebagai presiden ketujuh Sri Lanka," kata Premadasa.
Selama masa kampanye Rajapaksa mengusung latar belakangnya sebagai mantan menteri pertahanan Sri Lanka. Dia mengungkit keberhasilannya dalam mengakhiri perang saudara selama 26 tahun.
Dia juga menyerukan perombakan kebijakan ekonomi. Kendati demikian, citra Rajapaksa tak serta merta mulus tanpa bercak hitam.
"Dia (Rajapaksa) adalah tokoh terkemuka dalam pemerintahan yang banyak disalahkan oleh minoritas Tamil dan Muslim, serta politisi oposisi, atas kekerasan serta penindasan politik yang mengerikan," kata International Crisis Group's Alan Keenan.
"Selana periode itu, puluhan jurnalis terbunuh atau dipaksa ke pengasingan, politisi Tamil terkemuka dibunuh, dan ribuan orang Sri Lanka dihilangkan secara paksa. Sejak saat itu tidak ada yang bertanggung jawab atas kejahatan itu," katanya.
Cukup banyan kelompok hak asasi manusia (HAM) yang menyerukan agar pelanggaran yang dilakukan Rajapaksa diselidiki. Termasuk dugaan PBB yang menyebut adanya lebih dari 40 ribu orang yang tewas oleh pasukan keamanan di hari-hari terakhir perang sipil di negara bagian utara.
Selama perhelatan pemilu, memang terdapat beberapa insiden mengerikan. Pada Sabtu (16/11), misalnya, segerombolan orang bersenjata menembaki konvoi lebih dari 100 bus yang membawa para pemilih, mayoritas Muslim, di Thanthirimale.
"Kelompok-kelompok yang tidak dikenal menembak dan melempari batu ke bus," kata koordinator nasional di Centre for Monitoring Election Violance (CMEV) Manujala Gajanayake.
Tak ada korban luka dalam aksi serangan tersebut. Namun kepolisian belum berhasil menangkap para pelaku. Jadi motif penembakan belum sepenuhnya diketahui.
Ikuti Whatsapp Channel Republika