REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo mengatakan AS sangat terganggu dengan laporan pemerintah Cina 'yang mengganggu, memenjarakan, atau menahan dengan sewenang-wenang' keluarga aktivis muslim Uighur dan penyintas kamp pengasingan Xinjiang. Hal itu hanya karena menceritakan pengalaman mereka ke publik.
"Di beberapa kasus, pelanggaran ini dilakukan tidak lama setelah bertemu dengan pejabat Departemen Negara Bagian," kata Pompeo dalam pernyataannya yang dilansir dari Aljazirah, Rabu (6/11).
Pompeo mengatakan Washington meminta Beijing untuk membebaskan orang-orang yang ditahan. Cina dikecam karena membangun kompleks pengasingan di Xinjiang yang mereka sebut sebagai 'pusat pelatihan vokasi' untuk mereka yang dianggap ikut 'kelompok garis keras'.
PBB mengatakan hampir satu juta orang Uighur dan minoritas lainnya ditahan dalam kamp yang Beijing sebut memberikan keterampilan baru bagi masyarakat minoritas. Cina juga membantah memperlakukan orang-orang yang mereka tahan dengan buruk. Beijing pun bersikeras Xinjiang adalah urusan internal mereka.
Para investor khawatir ketegangan antara Cina dan AS memperburuk perekonomian global. Terutama perang dagang yang sudah berlangsung selama 15 bulan belum juga berakhir.
Beijing menilai Washington mendukung unjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong. Menurut Cina campur tangan AS di daerah otonomi khusus itu melanggar kedaulatan.
Dalam pernyataannya Pompeo menyinggung beberapa orang yang keluarganya ditahan sebagai dampak perlakukan pemerintah Cina terhadap Uighur. Salah satunya Zumrat Dawut seorang pembicara dalam sebuah pertemuan sela di Sidang Umum PBB bulan September lalu.
Dawut menceritakan tentang bagaimana ia ditahan pihak berwenang Cina pada awal tahun ini. Ia mengaku dimasukan ke dalam kamp pengasingan di Xinjiang.
"Yang terbaru, Bu Dawut mengetahui ayahnya yang sudah tua, selama beberapa tahun terakhir yang dilaporkan ditahan dan diinterogasi berulang kali oleh pihak berwenang Cina di Xinjiang, baru-baru ini meninggal dengan sebab yang tak diketahui," kata Pompeo.
Pada bulan lalu, AS memperluas daftar hitam perusahaan-perusahaan Cina yang dilarang berdagang dengan AS ke perusahaan-perusahaan kecerdasan buatan Negeri Tirai Bambu itu. Washington juga membatasi visa pejabat pemerintah dan Partai Komunis Cina yang diyakini bertanggungjawab atas penahanan atau kekerasan terhadap minoritas muslim di Xinjiang.
"Sekali lagi kami meminta Beijing untuk berhenti mengganggu semua Uighur yang tinggal di luar Cina dan membiarkan keluarga mereka berkomunikasi dengan bebas tanpa akibat lebih lanjut," kata Pompeo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
