REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- PBB dan kelompok-kelompok penelitian mengatakan, Rabu (20/11), produsen bahan bakar fosil utama dunia akan gagal mencapai tujuan lingkungan global dengan ekstraksi batu bara, minyak, dan gas yang berlebihan dalam dekade berikutnya. Sebanyak 10 negara yang menjadi fokus, termasuk negara adikuasa China dan Amerika Serikat (AS), berencana memproduksi bahan bakar pada 2030 pada tingkat antara 50-120 persen di atas target Perjanjian Paris.

Di bawah pakta global 2015, negara-negara berkomitmen untuk tujuan jangka panjang membatasi kenaikan suhu rata-rata hingga 1,5-2 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri. Tetapi pada 2030, produksi yang direncanakan 10 negara tersebut akan menghasilkan 39 gigaton (Gt) emisi karbon dioksida atau 53 persen lebih tinggi dari yang dibutuhkan untuk mengurangi kenaikan suhu menjadi 2 derajat Celsius dan 21 Gt atau 120 persen, lebih dari yang dibutuhkan untuk 1,5 Celsius.

Negara-negara lain yang dianalisis termasuk Rusia, India, Australia, Indonesia, Kanada, Jerman, Norwegia, dan Inggris. "Pasokan energi dunia tetap didominasi oleh batubara, minyak dan gas, mendorong tingkat emisi yang tidak konsisten dengan tujuan iklim," kata Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB (UNEP) Inger Andersen.

Selain UNEP, laporan tersebut disusun oleh Institut Lingkungan Stockholm, Institut Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, Institut Pengembangan Luar Negeri, dan Pusat CICERO untuk Penelitian Iklim dan Iklim Internasional dan Analisis Iklim. Ini menciptakan metrik baru yang disebut kesenjangan produksi bahan bakar fosil yang menyoroti perbedaan antara peningkatan produksi dan penurunan yang diperlukan untuk membatasi pemanasan global.

Kesenjangan terbesar untuk batubara, dengan negara-negara yang berencana memproduksi 150 persen lebih banyak pada 2030 daripada konsisten dengan membatasi pemanasan menjadi dua derajat Celsius dan 280 persen lebih banyak daripada membatasi pemanasan hingga 1,5 derajat Celsius.

"Berlanjutnya ekspansi produksi bahan bakar fosil dan pelebaran kesenjangan produksi global ditopang oleh kombinasi rencana nasional yang ambisius, subsidi pemerintah kepada produsen, dan bentuk keuangan publik lainnya," ujar laporan itu.

Laporan tersebut mendahului laporan tahunan kesenjangan emisi UNEP, yang akan dirilis pekan depan. Laporan tersebut menilai apakah kebijakan pengurangan emisi negara sudah cukup.

Ikuti Whatsapp Channel Republika