REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Organisasi kemanusiaan Amnesty International (AI) mengatakan, jumlah korban tewas dalam unjuk rasa di Iran menjadi 106 orang. Amnesty menyatakan perhitungan dalam laporan mereka dapat dipercaya.
"(Kami) yakin jumlah total orang yang tewas sebenarnya mungkin lebih tinggi lagi, dengan beberapa laporan yang menyebutkan ada sekitar 200 orang yang terbunuh," kata Amnesty International, Rabu (20/11).
Amnesty mengatakan, mereka mendapatkan angka kematian dengan mewawancarai wartawan dan aktivis hak asasi manusia. Lalu, mereka mengecek kembali informasi tersebut. Sebelum akses internet ditutup, banyak video kerusuhan di dua daerah tersebut yang disebarkan melalui media sosial.
"Rekaman video menunjukkan pasukan keamanan menggunakan senjata api, water cannon, dan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa dan memukuli demonstran dengan tongkat. Setelah itu, ada gambar selongsong peluru tertinggal di jalanan serta tingginya jumlah kematian mengindikasi mereka menggunakan peluru tajam," kata Amnesty International.
Namun, melalui perwakilan mereka di PBB, Iran membantah laporan Amnesty International tersebut. Mereka mengatakan, laporan itu tuduhan tanpa dasar dan jumlahnya direkayasa.
"Jumlah angka korban yang tidak dikonfirmasi oleh pemerintah adalah spekulatif dan tidak dapat diandalkan dan di banyak kasus bagian dan tak terpisahkan dari kampanye disinformasi yang dilakukan terhadap Iran dari luar," kata Juru Bicara Misi Iran di PBB, Alireza Miryousefi.
Miryousefi mengatakan, laporan Amnesty International itu tanpa dasar dan angkanya direkayasa. Ia menyebut organisasi kemanusiaan itu sebagai entitas dari Barat. Miryousefi mengatakan, laporan Amnesty International tidak menggoyahkan keputusan ekonomi Pemerintah Iran.
Iran diguncang unjuk rasa selama beberapa hari terakhir setelah pemerintah mereka menaikkan harga bahan bakar. Pemerintah Iran tidak merilis jumlah orang yang ditangkap, terluka, atau meninggal dalam unjuk rasa yang terjadi mulai Jumat (15/11) lalu.
Unjuk rasa yang terjadi di Iran merebak ke seluruh penjuru negeri itu. Aksi tercatat terjadi di 100 kota. Pihak berwenang Iran menutup akses internet keluar. Hanya media dan pejabat pemerintah yang dapat mengatakan apa yang tengah terjadi di negara berpopulasi 80 juta orang itu.
Stasiun televisi milik Pemerintah Iran menunjukkan gambar Alquran terbakar di sebuah masjid di pinggir Kota Teheran. Mereka juga menyiarkan pawai pro pemerintah sebagai upaya membuat pengunjuk rasa antipemerintah terlihat buruk.
Unjuk rasa ini dipicu kenaikan harga bahan bakar 50 persen dan pembatasan setiap orang hanya boleh membeli 60 liter bensin per bulan. Kenaikan bahan bakar meningkatkan beban warga yang sudah kesulitan karena sanksi Pemerintah Amerika Serikat (AS).
Di Iran yang kaya minyak, harga bahan bakar yang murah dianggap hak sejak lahir. Bensin di Iran salah satu yang paling murah di dunia.
Iran merupakan negara yang memiliki cadangan minyak terbesar keempat di dunia. Namun, sejak revolusi 1979 perekonomian mereka tidak pernah melompat tajam.
Sebuah stasiun pengisian bahan bakar hangus dibakar demonstran yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Teheran, Iran, Ahad (17/11).
Presiden Hassan Rouhani yang cenderung moderat telah berjanji dana yang didapatkan dari kenaikan harga bahan bakar akan digunakan untuk menyubsidi warga miskin. Namun, keputusan ini memicu amarah warga Iran. Seperti Maryam Kazemi, seorang akuntan berusia 29 tahun yang tinggal di selatan Teheran.
"Itu keputusan buruk dalam waktu yang salah. Sudah lama situasi perekonomian menyulitkan rakyat. Rouhani tanpa terduga melaksanakan keputusan terhadap bahan bakar," katanya.
Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menyatakan sangat prihatin dengan laporan penggunaan peluru tajam dalam unjuk rasa di Iran. Dewan HAM juga meminta pengunjuk rasa menggelar aksi protesnya dengan damai.
"Kami sangat khawatir dengan penggunaan peluru tajam telah menyebabkan banyak korban tewas di seluruh negeri," kata juru bicara Dewan HAM PBB, Rupert Colville, Rabu (20/11). Ia mengatakan, sangat sulit untuk memverifikasi jumlah korban tewas di Iran.
Perekonomian Iran ambruk sejak Presiden AS Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap negeri itu. Karena Iran kesulitan menjual minyaknya ke luar negeri, nilai mata uang mereka pun jatuh. n Lintar Satriaap ed: yeyen rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
