Jumat, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 Desember 2019

Jumat, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 Desember 2019

Media Sebut AS Pertimbangkan Pangkas Pasukan di Korsel

Kamis 21 Nov 2019 16:30 WIB

Rep: Antara/ Red: Christiyaningsih

Seorang tentara membawa sebuah peti berisi sisa tentara Amerika Serikat (AS) yang tewas dalam Perang Korea di Pangkalan Udara Osan di Pyeongtaek, Korea Selatan, Jumat (27/7).

Seorang tentara membawa sebuah peti berisi sisa tentara Amerika Serikat (AS) yang tewas dalam Perang Korea di Pangkalan Udara Osan di Pyeongtaek, Korea Selatan, Jumat (27/7).

Foto: Kim Hong-Ji/Pool Photo via AP
Surat kabar Korsel Chosun Ilbo Sebut AS Pertimbangkan Pangkas Pasukan di Korsel

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan memangkas sejumlah besar anggota pasukannya di Korea Selatan apabila Seoul tidak mau menambah kontribusi untuk biaya penempatan. Demikian dilaporkan surat kabar Korsel Chosun Ilbo pada Kamis (21/11).

Washington mengakhiri pembicaraan soal biaya pertahanan dengan Korea Selatan pekan ini setelah menghendaki peningkatan kontribusi tahunan dari Seoul sebesar lima miliar dolar AS (sekitar Rp 70,5 triliun).

Tambahan jumlah tersebut adalah lima kali lebih banyak dari yang dibayarkan sekarang dan memperlihatkan perselisihan di antara kedua negara sekutu itu.Tidak ada pihak yang secara terbuka mengonfirmasi angka-angka itu. Tetapi Presiden AS Donald Trump mengatakan kehadiran militer AS di dan sekitar Korea Selatan adalah 'perlindungan senilai 5 miliar dolar'.

"Yang saya tahu, AS sedang bersiap untuk menarik satu brigade jika perundingan dengan Korea Selatan tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan oleh Presiden Trump," kata satu sumber diplomatik di Washington yang mengetahui soal perundingan tersebut seperti dikutip oleh Chosun Ilbo.

Sebuah brigade militer AS biasanya terdiri dari tiga ribu hingga empat ribu tentara. Ada sekitar 28.500 tentara AS yang saat ini ditempatkan di Korea Selatan.

Korea Selatan secara teknis masih berada dalam keadaan perang dengan tetangganya yang bersenjata nuklir, Korea Utara. Peperangan di antara kedua negara tersebut berlangsung pada 1950-1953 .

Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengatakan dia tidak tahu soal rencana penarikan empat ribu tentara AS dari Korea Selatan jika pembicaraan pembagian biaya gagal. "Kami tidak mengancam sekutu soal ini. Ini adalah negosiasi," katanya kepada wartawan dalam perjalanan ke Vietnam.

Kementerian pertahanan Korea Selatan mengatakan laporan Chosun itu bukan sikap resmi pemerintah AS. Di bawah hukum AS, kehadiran pasukan Amerika Serikat di Korea Selatan tidak boleh jatuh di bawah 22 ribu personel kecuali Menteri Pertahanan membenarkan pengurangan lebih lanjut ke Kongres.

Chosun mengatakan potensi pengurangan brigade dari pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan telah dibahas dengan petinggi pasukan AS di Korsel. Gedung Putih belum menanggapi permintaan komentar.

Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun mengatakan pada Rabu (20/11) bahwa ia yakin Amerika Serikat akan terus menempatkan pasukan di Korea Selatan. Ia mengungkapkan keyakinan itu ketika ditanya apakah ia akan terus mendukung penempatan personel militer AS di negara itu jika ia ditetapkan sebagai wakil Menteri Luar Negeri.

"Korea Selatan adalah salah satu mitra aliansi kami yang paling penting. Itu tidak berarti siapa pun mendapat tumpangan gratis. Kami menjalani negosiasi yang berat dengan Korea Selatan soal pembagian beban," kata Biegun.

Para pemimpin partai politik Korea Selatan mengunjungi Washington pada Rabu untuk mendesak perundingan pembagian biaya itu menghasilkan penyelesaian yang adil dan masuk akal.

"Saya menekankan bahwa wacana penarikan pasukan AS dari Korea Selatan tidak boleh diajukan, karena aliansi Korea Selatan-AS juga membantu kepentingan nasional AS," kata Na Kyung-won dari oposisi utama Partai Liberty Korea.

Sementara itu, pakta berbagi intelijen Korea Selatan dengan Jepang akan berakhir pada 23 November. Seoul memutuskan menghentikan kesepakatan itu setelah hubungan Korsel-Jepang memburuk karena masalah sejarah.

AS telah melancarkan tekanan agar perjanjian bidang intelijen tersebut diperbarui. Kantor kepresidenan Korea Selatan akan mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional pada hari Kamis. Media Korea Selatan melaporkan bahwa pertemuan diperkirakan akan membahas masalah perjanjian intelijen dengan Jepang.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA