REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat kebijakan Israel akhir-akhir ini sudah tidak lagi memperhatikan keputusan atau resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
MUI memandang yang dilakukan Israel saat ini adalah bentuk pelanggaran terhadap semua resolusi dan kesepakatan internasional baik kesepakatan yang disepakati di forum regional maupun internasional.
"Israel sudah tidak lagi menghargai dan menghormati apalagi tunduk kepada resolusi-resolusi tersebut, bahkan menantang PBB, seakan-akan Israel tidak bisa dihukum dan tidak bisa diajukan ke Mahkamah Internasional," kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, KH Muhyiddin Junaidi kepada Republika.co.id, Kamis (21/11).
Kiai Muhyiddin mengatakan, Israel seakan-akan kebal terhadap berbagai macam tekanan dari masyarakat internasional.
Bahkan Israel mengklaim berhak membangun perumahan-perumahan di wilayah Tepi Barat, Palestina. Itu bukti bahwa Israel saat ini sudah tidak lagi menghargai dan menghormati semua kesepakatan yang ditandatangani oleh mereka dan disetujui PBB terutama resolusi Dewan Keamanan PBB.
Dia menegaskan, sehubungan dengan itu maka sudah saatnya Israel dibawa ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice) untuk diadili atas kezaliman dan kebiadaban serta kesewenang-wenangannya mengusir, menganeksasi serta membunuh. Maka masyarakat internasional harus mendukung upaya PBB dalam rangka menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah.
"Kita menyadari bahwa sikap Israel yang begitu biadab itu tidak lepas dari sikap Amerika Serikat (AS) yang selalu mendukung Israel, AS juga selalu menerapkan standar ganda dalam kebijakan Israel di Timur Tengah," ujarnya.
Dia mengatakan, apabila AS tidak mendukung Israel, Insya Allah Israel tidak akan berani. Tapi kebijakan apapun yang dilakukan Israel selalu didukung AS. Ini menjadi problem utama tidak terselesaikannya proses perdamaian antara Palestina dan Israel. Karena Israel dianggap sebagai golden boy AS di kawasan.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menentang secara tegas pernyataan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo yang menyebut permukiman Israel di wilayah Palestina tidak ilegal.
Seperti diketahui, pendirian permukiman ilegal adalah strategi yang dijalankan Israel untuk mencaplok wilayah-wilayah Palestina sejak 1967. Israel terus menentang hukum internasional yang melarang pembangunan permukiman oleh Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
