Sistem politik Israel memasuki momen krisis yang bisa dibilang cukup bersejarah pada hari Kamis (21/11) setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara resmi didakwa atas tuduhan korupsi. Dakwaan ini muncul hanya satu hari setelah gagalnya upaya ketiga untuk membentuk pemerintahan pada tahun ini.
Legalitas seputar bagaimana Netanyahu dapat melawan dakwaan itu atau meminta kekebalan hukum telah membuat kebuntuan politik di Israel berlanjut menjadi kekacauan. Banyak aspek terkait situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya di dalam sistem hukum Israel.
Para analis mengatakan bahwa dakwaan yang masih mungkin dikenakan terhadap Netanyahu menjadi satu-satunya penghalang terbesar dalam proses pembentukan pemerintahan.
Baca juga: Persaingan Ketat di Pemilu Ulang Israel, Netanyahu Kehilangan Kekuasaan?
Apa yang bisa terjadi?
Menurut Natael Bandel dan Jonathan Lis dari surat kabar Israel Haaretz, Netanyahu punya waktu 30 hari untuk meminta kekebalan guna menghindari pengadilan pidana. Namun badan yang ditugaskan untuk menyetujui dan memberikan suara terkait permohonan ini di Parlemen Israel, Knesset, belum ditunjuk sejak April.
Jika permintaan tidak dapat diproses, dakwaan pun tidak dapat diajukan. Namun Knesset dapat membentuk Komite Dewan untuk meninjau permintaan ini atau menundanya sampai pemerintah baru dibentuk, tulis Bandel dan Lis.
Serangkaian proses banding terkait tuduhan kepada Netanyahu bisa memakan waktu hingga dua tahun sebelum pengadilan yang sebenarnya dimulai. Namun, sudah ada seruan terhadap Netanyahu untuk mundur.
Lembaga think tank yaitu The Israel Democracy Institute dalam pernyataannya pada hari Kamis mengatakan bahwa "perdana menteri yang mencoba melakukan tugas resminya saat berada di bawah dakwaan akan menciptakan realitas yang tidak dapat ditoleransi dan tidak dapat diterima." Lembaga ini mengutip adanya kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat ditafsirkan sebagai motif yang tidak tepat.
"Norma-norma publik menuntut agar perdana menteri mengundurkan diri dari jabatannya dan fokus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah."
Namun Netanyahu mengatakan bahwa ini semua adalah rancangan untuk melengserkannya dari kursi perdana menteri.
Kekacauan dan kebuntuan
Anggota parlemen Israel memiliki waktu 21 hari untuk mengumpulkan sebanyak 61 dari 120 tanda tangan untuk mencalonkan seorang pemimpin guna membentuk pemerintahan.
Dalam pemilihan bulan September, dua partai terbesar Israel yaitu Partai Biru dan Putih yang dipimpin oleh Benny Gantz dan Partai Likud yang dipimpin oleh Netanyahu memenangkan 35 dari 120 kursi. Namun mereka harus menggalang sebuah koalisi mayoritas dengan berbagai partai kecil yang seringnya memiliki opini yang tidak tergoyahkan terkait isu-isu tertentu. Dengan demikian, pembentukan koalisi adalah tugas yang tidak mudah bagi kedua partai.
Blok sayap kanan Netanyahu dengan faksi-faksi agama ultraortodoks telah mencegahnya untuk mendapatkan dukungan Avigdor Lieberman yang sekuler. Sedangkan Gantz juga gagal mendapatkan dukungan Lieberman setelah ia secara diam-diam menerima dukungan dari anggota parlemen Palestina.
Yuval Shany, seorang analis politik pada Institut Demokrasi Israel, mengatakan kepada DW bahwa polarisasi politik yang berkembang menjadi bagian dari kebuntuan.
Tetapi sebelum pengumuman tuduhan korupsi pada hari Kamis, Peter Lintl, analis di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, mengatakan kepada DW bahwa satu-satunya alasan mengapa skenario yang paling mungkin dari pemerintah koalisi Partai Likud-Biru dan Putih belum terbentuk adalah mencuatnya kabar tentang dakwaan terhadap Netanyahu.
"Netanyahu secara ideologis tidak akan memiliki masalah jika berkoalisi dengan Gantz tetapi Gantz mengatakan dia tidak akan mau bekerja di bawah perdana menteri yang tengah didakwa," ujar Lintl. "Netanyahu ingin menjadi perdana menteri karena ingin mencegah dakwaan ini dengan segala cara dan ini hanya dapat dia lakukan sebagai perdana menteri."
Kasus Netanyahu dan artinya bagi Palestina
Dalam kampanye pemilihan bulan September lalu, Netanyahu mengatakan kepada para pengikutnya bahwa Palestina "ingin memusnahkan kita semua." Netanyahu memang sering menggunakan rasa ketakutan warga Israel untuk mengarahkan politik negara itu ke kanan. Ini dia lakukan selama 13 tahun sebagai perdana menteri dengan menyudutkan Palestina.
Sebuah studi oleh analis William Cubbinson dari Israel Democracy Institute's Gutman Center menunjukkan bahwa dukungan Yahudi Israel untuk solusi kedua negara secara konsisten telah menurun seiring dengan pergeseran pandangan politik Netanyahu ke arah kanan sejak tahun 2009.
Namun nyatanya Netanyahu tidak sendirian dalam mendukung tindakan militer terhadap Gaza, melakukan aneksasi di Tepi Barat dan menegasikan hak-hak dasar rakyat Palestina.
Jadi, meski tanpa ada Netanyahu di pucuk pimpinan, Partai Likud dan blok ultraorthodoks tetap menyetujui aneksasi Tepi Barat secara parsial maupun keseluruhan. Mereka juga setuju dengan perluasan pemukiman Israel yang dianggap ilegal oleh hukum internasional dan penaklukan militer atas Gaza.
Gantz dipandang oleh sebagian orang masih sedikit memiliki pandangan ke kiri karena beberapa anggota partainya masih mendukung negosiasi perdamaian. Tetapi retorikanya tentang Gaza sama dengan Netanyahu dan dia telah mengklaim rencana aneksasi yang diusulkan di Tepi Barat sebagai rencananya.
Yara Hawari, seorang analis di think tank Palestina al-Shabaka, mengatakan kepada DW bahwa "rencana perdamaian" yang telah lama tertunda belum diusulkan oleh penasihat Donald Trump, Jared Kushner. Rencana yang sering dipromosikan sebagai inisiatif Trump-Netanyahu ini kemungkinan besar dapat menemukan mitranya di sosok Gantz.
"Semua yang AS lakukan sejauh ini telah disambut dan dihargai oleh Benny Gantz," ujar Hawari. "AS mungkin menemukan pasangan di dalam dirinya. Itu mungkin sekali terutama jika melihat rekam jejaknya."
(Ed.: ae/ts)
Ikuti Whatsapp Channel Republika