REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Presiden Cina Xi Jinping mengatakan negaranya ingin mencapai kesepakatan dagang sementara dengan Amerika Serikat (AS). Namun Beijing siap mengambil aksi balasan jika Washington enggan mencapai hal demikian dan tetap menginginkan perang dagang.
"Kami ingin bekerja untuk perjanjian fase satu atas dasar saling menghormati dan kesetaraan. Bila perlu kami akan melawan, tapi kami telah bekerja aktif untuk mencoba tak melakukan perang dagang," kata Xi saat berbicara pada sekelompok delegasi dan jurnalis di acara Bloomberg New Economy Forum, Jumat (22/11) dikutip laman South China Morning Post.
Menurut dia, Cina memang tak menginginkan perang dagang dengan AS. "Kami tidak memulai perang dagang ini dan ini bukan sesuatu yang kami inginkan," ujarnya.
Awal pekan ini, Presiden AS Donald Trump mengatakan Cina tak melangkah ke tingkat yang diinginkannya dalam negosiasi perdagangan. Namun hal itu dibantah penasihat ekonomi Xi Jinping, Lie He. Dia menyatakan masih optimistis dapat mencapai kesepakatan dagang sementara dengan Washington.
Pada Kamis lalu Wall Street Journal melaporkan bahwa Cina telah mengundang negosiator perdagangan AS ke Beijing. Hal itu dilakukan untuk melanjutkan perundingan perdagangan kedua negara.
Presiden dan pendiri konsultasi politik Eurasia Group Ian Bremmer meramalkan bahwa krisis Hong Kong tidak akan berdampak pada kesepakatan. Selama situasi di sana tidak semakin meningkat.
"Saya bersama Liu He dua malam yang lalu. Sangat jelas bagi saya di levelnya, tidak percaya diri. Tapi tentu saja harapan dan optimisme bahwa kita akan pindah ke fase satu kesepakatan dan bahwa Hong Kong tidak akan bermain di dalamnya," kata Bremmer dilansir Reuters.
"Presiden Trump telah menjelaskan bahwa dia tidak akan berbicara tentang Honng Kong dan tidak membiarkannya mengganggu selama mereka membahas perdagangan," kata Bremmer menambahkan.
AS diketahui turut menyorot krisis dan gelombang demonstrasi yang terjadi di Hong Kong selama lima bulan terakhir. Senat dan Dewan Perwakilan AS telah meloloskan rancangan undang-undang (RUU) Hong Kong Human Rights amd Democracy Act. RUU itu tinggal diserahkan kepada Trump untuk diejawantahkan menjadi kebijakan.
Jika Trump mengesahkan RUU tersebut, pemerintah akan diberi mandat dan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kepada para petinggi Hong Kong dan Cina yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Selain itu, AS juga akan diizinkan mengevaluasi status prioritas dalam perdagangan yang diberikan AS pada Hong Kong.
Cina telah mendesak Trump untuk menolak RUU tersebut. Jika Washington salah mengambil langkah, Beijing siap bertindak keras. Cina memang telah menyerukan AS agar tak mencampuri urusan domestik negaranya termasuk apa yang sedang terjadi di Hong Kong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika