REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Selatan akan membiarkan kehilangan pakta berbagi intelijen dengan Jepang pada Sabtu (23/11). Hal ini dilakukan di tengah pertikaian sengit tentang sejarah dan perdagangan antara kedua negara tersebut.
Berakhirnya Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA) kemungkinan akan mengintensifkan perselisihan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Korea
memberi Jepang pemberitahuan tiga bulan pada Agustus untuk mengakhiri GSOMIA setelah Jepang memberlakukan kendali ekspor pada Korea Selatan atas perselisihan yang berasal dari penjajahan 1910-45 di semenanjung Korea.
Perjanjian akan berakhir pada Sabtu tengah malam kecuali jika diperpanjang. Kedua belah pihak menolak untuk bergerak. Seoul mendesak Tokyo untuk menghapus peraturan perdagangannya terlebih dahulu. Jepang telah meminta GSOMIA untuk dipertahankan.
"Kecuali jika ada perubahan dalam sikap Jepang, posisi kami adalah kami tidak akan mempertimbangkan kembali," kata Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-wha.
Menteri Pertahanan Jepang Taro Kono mengatakan berakhirnya perjanjian tak akan berdampak langsung pada keamanan Jepang. "Tetapi mengingat situasi saat ini dengan Korea Utara, saya memiliki kekhawatiran bahwa ini dapat mengirim pesan yang salah ke Korea Utara dan negara-negara lain di kawasan itu," katanya.
GSOMIA disepakati pada tahun 2016. GSOMIA disepakati setelah dorongan AS selama bertahun-tahun untuk tanggapan bersama yang lebih baik terhadap ancaman militer Korea Utara yang semakin meningkat.
Ditanya apakah dengan mengakhiri GSOMIA berisiko merusak aliansi dengan Amerika Serikat, Kang mengatakankeputusan itu dibuat "semata-mata dalam konteks" hubungan Jepang. Korea Selatan telah berjanji untuk melanjutkan kerja sama keamanan dengan Jepang, termasuk melalui pengaturan trilateral yang melibatkan Amerika Serikat.
Ketiga negara menandatangani Pengaturan Berbagi Informasi Trilateral (TISA) pada tahun 2014. Tetapi itu terbatas pada informasi mengenai program nuklir dan rudal Korea Utara. Sedangkan GSOMIA mencakup intelijen yang lebih luas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika