REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada Menteri Komunikasi Iran Mohammad Javad Azari-Jahromi karena melakukan pemadaman internet, Jumat (23/11). Pemerintah Iran memutus akses internet selama lima hari dengan alasan untuk meredam protes yang terjadi di Teheran.
"Para pemimpin Iran tahu internet gratis dan terbuka untuk mengekspose legitimasi mereka. Sehingga mereka berusaha menyensor akses internet untuk memadamkan protes antirezim," kata Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Aljazirah, Sabtu (23/11).
Sanksi yang dijatuhkan AS terhadap Azari- Jahromi berupa pemblokiran atau membekukan salah satu propertinya di bawah yurisdiksi AS. De artemen Keuangan AS menyatakan, peraturan AS umumnya tidak melakukan itu pada orang AS atau mereka yang singgah di AS terhadap propertinya.
"Kami memberi sanksi kepada menteri teknologi informasi dan komunikasi Iran untuk mem atasi akses internet. Termasuk ke aplikasi berkirim pesan populer yang membantu puluhan juta warga Iran tetap terhubung satu sama lain dan dunia luar," kata Mnuchin.
Azari-Jahromi telah mengembangkan ke ijakan tentang sensor internet represif. Departemen Keuangan menggambarkan dia sebagai mantan pejabat intelijen yang telah terlibat dalam pengawasan terhadap aktivis oposisi.
Pemblokiran internet mempersulit para pemrotes mengunggah video di media sosial untuk menggalang dukungan. Akses yang ter utus pun membuat orang sulit melaporkan tentang kondisi lapangan, dimana tengah terjadi kerusuhan.
Sehari sebelumnya, media Iran mengatakan, Dewan Keamanan Nasional yang telah memerintahkan penutupan jaringan internet menyetujui mengaktifkan jaringan kembali. Hal ini dilakukan secara bertahap di beberapa daerah. Azari-Jahromi telah menunjukkan dalam wawancara media lokal bahwa penutupan itu dilaksanakan oleh Dewan Keamanan Nasional.
Namun, dia setuju atas pembatasan itu karena menimbang keamanan dalam kondisi protes di banyak tempat. "Kami akan meminta pertanggung jawaban anggota rezim Iran atas penindasan kekerasan mereka terhadap rakyat Iran,"tulis Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam sebuah twit.
Sebuah stasiun pengisian bahan bakar hangus dibakar demonstran yang menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Teheran, Iran, Ahad (17/11).
Amnesty International mengatakan, lebih dari 100 orang tewas dalam demonstrasi. Juru bicara pengadilan Iran Gholamhossein Esmaili, menurut kantor berita resmi IRNA, Garda Revolusi Iran (IRGC) menangkap sekitar 100 pemimpin protes yang meletus pekan lalu, Jumat (22/11).
"Sekitar 100 pemimpin, kepala, dan tokoh utama kerusuhan baru-baru ini diidentifikasi dan ditangkap di berbagai bagian negara itu oleh Korps Pengawal Revolusi Islam," kata Esmaili.
Pihak berwenang Iran mengatakan, sekitar 1.000 total demonstran telah ditangkap. Sejumlah besar orang yang ditangkap yang ikut serta dalam protes, tetapi tidak ikut menyebabkan kerusakan atau membakar telah dilepaskan. Sementara itu, IRGC mengatakan, ketenangan telah kembali di Iran pada Kamis (21/11). (dwina agustin, ed:setyanavidita livikacansera)
Ikuti Whatsapp Channel Republika