Senin, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 Februari 2020

Senin, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 Februari 2020

AS Kejar Kesepakatan Dagang Sambil Awasi Hong Kong

Senin 25 Nov 2019 06:58 WIB

Red: Budi Raharjo

Trump mengumbar sanksi ekonomi dan perang dagang.

Trump mengumbar sanksi ekonomi dan perang dagang.

Foto: republika
AS juga tidak akan tutup mata atas apa yang terjadi di Laut Cina Selatan.

REPUBLIKA.CO.ID, NAGOYA – Penasihat keamanan Amerika Serikat (AS) Robert O'Brien mengatakan, masih ada harapan kesepakatan awal dengan Cina dapat dilakukan pada akhir tahun ini. Namun, katanya, AS tidak akan tutup mata dengan apa yang terjadi di Hong Kong.

"Kami berharap, untuk meraih kesepakatan (tahap pertama) pada akhir tahun ini, saya pikir hal itu masih memungkinkan," kata O'Brien di Nagoya, Jepang, yang dilansir Aljazirah, Ahad (24/11).

Pernyataan ini menambah kekhawatiran bahwa tindakan keras Cina terhadap pengunjuk rasa antipemerintah berdampak pada upaya penyelesaian perang dagang. Padahal, perang dagang tersebut sudah melambatkan pertumbuhan ekonomi dunia.

Selain Hong Kong, ia juga mengatakan, AS tidak akan tutup mata atas apa yang terjadi di Laut Cina Selatan. O'Brien mengatakan, pemilihan umum distrik di Hong Kong yang berlangsung tanpa kekerasan menjadi tanda yang bagus.

"Pada saat yang sama kami tidak akan menutup mata dengan apa yang terjadi di Hong Kong atau Laut Cina Selatan atau di wilayah dunia lain di mana kami mengkhawatirkan aktivitas Cina," tambah O'Brien.

Baca Juga

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan, AS adalah sumber dari instabilitas dunia. Ia juga mengatakan, pejabat-pejabat AS keliling dunia untuk menyebarkan tuduhan tanpa dasar terhadap Cina.

"Amerika Serikat banyak terlibat dalam unilateralisme dan proteksionisme dan ini merusak multilateralisme dan sistem perdagangan multilateralisme. Itu sudah menjadi faktor utama destabilisasi dunia," kata Wang.

Ia menambahkan, untuk tujuan politik, AS sudah dengan sengaja menggunakan mesin negara untuk menekan bisnis Cina yang sah dan menetapkan dakwaan tanpa dasar terhadap mereka. Di pertemuan sela pada pertemuan menteri luar negeri G-20, Wang mengatakan, tindakan itu adalah perundungan.

photo
Siswa sekolah dasar turun dari bus sekolah di Hong Kong, Rabu (20/11). Sekolah di Hong Kong dibuka kembali setelah ditutup beberapa hari akibat protes.


Siap memveto

Pada Jumat (22/11) lalu Presiden AS Donald Trump mengatakan, ia sudah memberitahu Presiden Cina Xi Jinping bahwa tindakan keras Pemerintah Cina terhadap pengunjuk rasa di Hong Kong maka "berdampak sangat negatif"' pada upaya meraih kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang yang sudah berlangsung selama 16 bulan.

Sementara itu, dalam wawancara dengan Fox pada Jumat, Trump menyatakan, kemungkinan memveto Rancangan Undang-Undang (RUU) Hong Kong Human Rights and Democracy Act. Hal itu dilakukan karena Trump akan membela kesepakatan dagang AS dan Cina.

RUU Hong Kong Human Rights and Democracy Act yang telah diloloskan Senat dan House of Representative ini menanti tanda tangan Trump sebelum berlaku. Jika lolos, RUU tersebut memberi mandat kepada pemerintahan AS untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat Hong Kong dan Cina terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam unjuk rasa di Hong Kong.

"Kita harus berpihak pada Hong Kong, namun saya juga berpihak pada Presiden Xi (Jinping)," ujar Trump dikutip Washington Post.

"Ia teman saya. Ia orang hebat," katanya. "Saya berpihak pada semua yang kita inginkan, namun kita juga dalam proses menyusul kesepakatan perdagangan terbesar dalam sejarah. Jika kita berhasil, tentu bagus sekali." n lintar satria/reuters, ed: yeyen rostiyani

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA