REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pejabat-pejabat dari Amerika Serikat (AS) dan Cina meragukan adanya 'tahapan kedua' dalam kesepakatan dagang kedua negara. Karena AS dan Cina sudah kesulitan untuk meraih 'tahapan pertama' untuk mengakhiri perang dagang yang sudah berlangsung 16 bulan.
Dalam konferensi pers dengan wakil Perdana Menteri bulan Oktober lalu, Presiden AS Donald Trump mengatakan ia berharap perundingan segera masuk ke pembahasan tahapan kedua. Setidaknya tidak lama setelah 'tahapan pertama' selesai.
Trump mengatakan tahapan kedua ini akan fokus pada hal-hal utama yang AS keluhan kepada Cina. Seperti pencurian hak intelektual dengan memaksa perusahaan-perusahaan AS memberikan teknologi mereka ke saingan mereka di Cina.
Namun para sumber mengatakan dengan adanya pemilihan presiden 2020, sulitnya penyelesaian tahap pertama dan keengganan Gedung Putih mendorong negara lain menekan Beijing. Meredupkan harapan yang lebih ambius dalam waktu dekat.
Pejabat pemerintah Cina mengatakan mereka tidak mengantisipasi perundingan tahapan kedua sebelum pemilihan presiden AS selesai. Ini karena mereka ingin melihat apakah Trump memenangkan periode keduanya atau tidak.
"Trump yang ingin menandatangani kesepakatan itu, bukan kami. Kami bisa menunggu," kata salah satu pejabat Cina dilansir Reuters, Senin (25/11).
Perang dagang antara AS dan Cina telah memicu gejolak perdagangan dan pertanian global. Kondisi ini mengganggu rantai pasokan barang dan menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia. Kegagalan dalam mengatasi alasan utama terjadinya perang dagang tersebut meningkatkan pertanyaan apakah pengorbanan ini pantas.
Banyak pakar ekonomi pasar bebas memandang praktik perdagangan Beijing yang tidak adil masih belum ada solusinya. Pada Rabu (20/11) dikabarkan penandatanganan tahanpan pertama dapat diundur sampai tahun depan.
Ini karena kedua negara masih belum mencapai kesepakatan dalam permintaan Beijing. Cina ingin AS menurunkan kembali tarif barang yang mereka naik selama perang dagang berlangsung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika