REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada Senin (25/11) mengatakan Hong Kong akan tetap menjadi bagian dari China apapun yang terjadi. Pernyataan itu menanggapi tentang kemenangan besar pemilihan anggota dewan distrik oleh pro-demokrasi.
"Ini belum hasil akhir. Mari kita tunggu hasil akhirnya, oke? Namun, jelas bahwa apa pun yang terjadi Hong Kong adalah bagian dari China dan wilayah administrasi khusus China," kata Wang kepada wartawan setelah bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Tokyo.
Dikutip dari Alarabiya, Wang menambahkan posisi Hong Kong bagi China akan tetap sama. Tidak cara untuk memisahkan wilayah itu tidak akan berhasil, termasuk kemenangan besar pada pemilihan Ahad (24/11) di Hong Kong.
"Segala upaya untuk mengacaukan Hong Kong atau bahkan merusak kemakmuran dan stabilitasnya, tidak akan berhasil," kata Wang.
Hasil pemantauan terakhir pada pukul 07.00 waktu setempat, kursi untuk pro-demokrasi berhasil mendapatkan 44,5 persen suara atau 201 kursi. Sedangkan untuk pro-Beijing mengumpulkan 6,2 persen dengan 28 kursi dari jumlah 452 kursi di dewan distrik. Saat ini, di dewan distrik anggota dewan pro-Beijing memegang 292 kursi. Sementara pro-demokrasi memiliki 116 kursi dan kelompok independen memegang 23 kursi.
Protes yang berlangsung berbulan-bulan di Hong Kong sedikit mereda dengan adanya pemilihan anggota dewan distrik. Banyak masyarakat yang turun ke tempat pemungutan suara untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam menentukan wakil yang akan membuat kebijakan lokal.
Dewan distrik Hong Kong mengendalikan sejumlah pengeluaran dan memutuskan sejumlah masalah mata pencaharian lokal seperti transportasi. Mereka juga berfungsi sebagai wadah akar rumput yang penting untuk menentukan pengaruh politik di kota yang dikuasai China itu.
Jumlah pemilih dipastikan 71,2 persen dari 4,1 juta orang yang terdaftar untuk memilih. Jumlah itu sangat besar dibandingkan dengan jajak pendapat 2015 yang hanya 47 persen dan jauh melampaui rekor sebelumnya 58 persen dalam pemilihan Dewan Legislatif 2016.