REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Ketua Komite Intelijen Dewan Perwakilan Adam Schiff mengatakan laporan penyelidikan pemakzulan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan dirilis bulan depan. Laporan akan dirilis ketika para anggota Kongres kembali ke Washington pekan depan usai reses liburan Thanksgiving.
Schiff mengatakan para anggota panel yang terlibat dalam penyelidikan pemakzulan akan mengirimkan laporan ke komite kehakiman dewan. Dalam suratnya ke anggota Kongres, Schiff juga mengatakan laporan itu akan memasukan katalog penolakan Gedung Putih untuk bekerja sama dalam proses penyelidikan.
"Puluhan saksi mengikuti perintah Presiden Trump untuk melanggar panggilan yang berkekuatan hukum," kata Schiff dalam suratnya dilansir Reuters, Selasa (26/11).
Dalam suratnya, Schiff mengatakan laporan itu juga akan terdapat pernyataan Kongres yang menyatakan kegagalan Trump berkerja sama dapat menjadi basis dakwaan terbaru yang terpisah. Schiff mengatakan tidak ada satu pun departemen dan badan pemerintah yang memberikan dokumen yang diminta.
"Dan Gedung Putih, Depertemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Kantor Manajemen dan Anggaran, dan Departemen Energi tidak memberikan dokumen untuk menanggapi permintaan Kongres. Faktanya komite tidak menerima satu dokumen pun dari cabang badan eksekutif sesuai dengan permintaan Kongres," kata Schiff.
Komite harus membuat laporan agar dewan dapat menggelar pemunguatan suara dalam pemakzulan Trump. "Kesaksian-kesaksian dan dokumen-dokumen yang berhasil kami dapatkan mengungkapkan pola fakta yang luar biasa, tidak terbantahkan, dan memberatkan," tambah Schiff dalam suratnya itu.
Komite intelijen dewan menyelesaikan rapat dengar terbuka penyelidikan pemakzulan Trump yang dilakukan selama dua pekan. Saat ini komite tinggal membuat laporan rapat dengar itu.
Schiff mengatakan penyelidikan akan terus berlanjut. Kemungkinan para penyidik akan melakukan penahanan atau terus mendengar kesaksian. Jika dakwaan disetujui oleh Senat yang dikuasai Partai Republik. Maka proses pengadilan untuk memutuskan Trump bersalah atau tidak akan digelar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika