Rabu 27 Nov 2019 16:45 WIB

Bolivia Disarankan Libatkan Pihak Ketiga Tangani Kasus HAM

Bolivia disarankan perlu berkoordinasi dengan panel ahli internasional

Rep: Dwina Agustin/Lintar Satria/ Red: Christiyaningsih
Penentang presiden Bolivia Evo Morales merayakan setelah Morales mengumumkan pengunduran diri di La Paz, Bolivia, Ahad (10/11).
Foto: AP Photo/Juan Karita
Penentang presiden Bolivia Evo Morales merayakan setelah Morales mengumumkan pengunduran diri di La Paz, Bolivia, Ahad (10/11).

REPUBLIKA.CO.ID, COCHABAMBA -- Kepala Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (IACHR) Paulo Abrao merekomendasikan Bolivia perlu berkoordinasi dengan panel ahli internasional. Langkah itu juga pernah dibentuk untuk menyelidiki hilangnya 43 siswa di Meksiko.

"Biasanya dalam situasi ini lembaga-lembaga nasional tidak siap untuk menyelesaikan pengelompokan besar-besaran pelanggaran hak asasi manusia," kata Abrao dalam sebuah wawancara di Cochabamba, wilayah yang dilanda kekerasan.

Baca Juga

Setelah kunjungan tiga hari ke Bolivia, Abrao melihat Bolivia mungkin perlu bantuan dari luar untuk menyelidiki sejumlah besar pelanggaran hak asasi manusia. Hal tersebut untuk memastikan temuan-temuan tersebut dianggap dapat dipercaya.

Bolivia dilanda kekacauan setelah pemilihannya pada 20 Oktober yang diliputi kontroversi di tengah tuduhan kecurangan menguntungkan mantan Presiden Evo Morales. Dia pun mengundurkan diri di bawah tekanan dari pasukan keamanan dan pengunjuk rasa.

Atas demonstrasi yang terjadi, setidaknya ada 33 kematian sejak pemungutan suara. Militer mengerahkan kekuatan untuk melawan pendukung Morales yang memblokir jalan-jalan strategis untuk memprotes yang mereka anggap kudeta.

Presiden Jeanine Anez, mantan Senator sayap kanan, mulai menjabat pada 12 November sebagai pejabat paling senior yang terpilih dalam kekosongan kekuasaan. Dia akhirnya bisa membuat kesepakatan dengan pemrotes dan mengakhiri kekerasan di jalan untuk segera menyelenggarakan pemilihan segera.

Langkah Anez itu pun, menurut Abrao, adalah kunci untuk mencegah lebih banyak pelanggaran hak. Hasil akhir dari peninjauan langsung direncanakan akan dirilis pada beberapa pekan mendatang.

Belum diketahui kapan pastinya pemilihan umum digelar. Orang pertama yang ditunjuk sebagai anggota dewan pemilihan umum baru mengatakan secara teknis pemilihan umum dapat digelar setelah 22 Januari ketika masa jabatan legislatif dan eksekutif saat ini sudah berakhir.

Abrao mengatakan di Cochabamba ia menerima jumlah korban tewas yang bertentangan dari pihak berwenang dan warga sipil. Ia menambahkan timnya akan melaporkan hasil kesimpulan mereka dalam beberapa pekan ke depan.

IACHR adalah bagian dari Organisasi Negara-negara Amerika (OAS). Lembaga ini adalah lembaga yang sama dalam pengungkapan penyimpangan serius audit pemilihan kepala negara yang menyebabkan kejatuhan Morales.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement