REPUBLIKA.CO.ID, VALLETA — Pemerintah Malta membantah desas-desus yang mengatakan bahwa Perdana Menteri Joseph Muscat kemungkinan akan mengundurkan diri. Dalam sebuah pernyataan, disebutkan bahwa laporan media tentang kurangnya kepercayaan kabinet terhadap Muscat adalah sebuah berita yang dirilis tanpa verifikasi terlebih dahulu.

Muscat juga dikatakan akan tetap memegang jabatannya sebagai kepala pemerintahan negara di Eropa Selatan itu. Ia akan berfokus untuk menjelaskan salah satu kejahatan terbesar yang terjadi dalam sejarah Malta. Pria berusia 45 tahun itu disebut telah menerima dukungan dalam pemungutan suara rahasia yang dilakukan parlemen negara pada tiga hari lalu.

Akan tetapi dalam laporan surat kabar Malta Today, Muscat akan secara resmi mundur ketika pemimpin Partai Buruh yang baru terpilih dalam beberapa pekan mendatang. Pengunduran diri pria yang telah menjabat sebagai perdana menteri sejak 2013 itu diperkirakan terkait dengan kasus pembunuhan jurnalis investigasi bernama Daphne Caruana Galizia pada 2017.

Sejumlah pejabat tinggi Partai Buruh dilaporkan telah berbicara dengan Muscat mengenai krisis politik yang terjadi di Malta pada Jumat (29/11). Di hari yang sama, keluarga Galizia juga menuntut Muscat untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Pembunuhan Galizia telah memicu kemarahan secara luas di Malta. Banyak orang yang turun ke jalan melakukan demonstrasi dan para peserta dalam aksi protes itu pekan lalu terus menyerukan pengunduran diri Muscat.

Para demonstran menuduh pemimpin pemerintahan negara itu melakukan korupsi. Mereka juga menuntut keadilan bagi Galizia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika