REPUBLIKA.CO.ID, BOGOTA -- Lima belas negara Amerika sepakat untuk melarang 29 tokoh Venezuela, termasuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro, bepergian ke luar negeri termasuk ke negara-negara tetangga. Hal ini sebagai upaya diplomatik untuk mendorong Maduro mundur sebagai presiden.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Argentina, Brasil, Amerika Serikat (AS), Kolombia, Cile, dan Peru. Mereka menandatangani Inter-American Treaty of Reciprocal Assistance (TIAR) yakni sebuah perjanjian pertahanan antar anggota Organization of American States (OAS). Kelompok negara ini menyetujui identifikasi, sanksi, dan ekstradisi tokoh-tokoh terkemuka Venezuela yang terkait dengan kegiatan pencucian uang, perdagangan narkoba, dan terorisme.

Selain tokoh-tokoh Venezuela, sekutu Maduro juga dilarang bepergian ke 15 negara anggota OAS. Tokoh-tokoh sekutu Maduro tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Jorge Arreaza, Menteri Pertahanan Vladimir Padrino, serta Wakil Presiden Delcy Rodriguez, dan Diosdado Cabello. Selain itu, sekitar 500 orang yang terkait dengan Maduro telah menjadi sasaran berbagai sanksi.

"Saya menolak upaya imperialis dan upaya sekutu Amerika Utara untuk melibatkan diri dalam masalah internal Venezuela. Kami menuntut rasa hormat," kata Diosdado Cabello.

Menteri Luar Negeri Kolombia Claudia Blum mengatakan pertemuan TIAR yang berlangsung pada Selasa (3/12) membahas langkah-langkah baru untuk mendukung pembentukan kembali demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Venezuela. Blum menambahkan pertemuan tersebut sebagai bagian dari strategi untuk membendung migrasi dari Venezuela yang terus berdatangan.

"Pada pertemuan ini tidak ada keputusan sepihak, namun hanya ajakan terbuka untuk memperkuat tekanan diplomatik sehingga lebih efektif," kata Presiden Kolombia Ivan Duque.

Kolombia adalah tujuan utama para migran Venezuela yang melarikan diri karena krisis politik. Hampir 1,5 juta warga Venezuela kini berada di Andes.

Duta Besar Peru untuk AS mengatakan OAS harus menghindari posisi ekstrem ketika menghadapi krisis regional seperti Venezuela. Mereka semestinya membuka dialog untuk menyelesaikan krisis tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika