Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

Pemerintah Mesir Berencana Hilangkan Tuk-Tuk

Kamis 05 Dec 2019 07:55 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Friska Yolanda

Seorang anak duduk di atas tuk-tuk di daerah kumuh Kairo, Mesir, Rabu (4/12). Pemerintah Mesir berencana menghapus tuk-tuk dan menggantinya dengan minivan.

Seorang anak duduk di atas tuk-tuk di daerah kumuh Kairo, Mesir, Rabu (4/12). Pemerintah Mesir berencana menghapus tuk-tuk dan menggantinya dengan minivan.

Foto: AP Photo/Nariman El-Mofty
Tuk-Tuk akan diganti minivan oleh pemerintah Mesir.

REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Becak bermotor yang dikenal sebagai tuk-tuk akan dihapuskan di jalanan Mesir. Pemerintah mencoba menata kota dengan mencari alternatif transportasi publik lain seperti menggunakan minivan.

"Ini untuk kesehatan dan keselamatan semua orang Mesir. Kami menciptakan citra yang lebih indah dari negara kami," kata juru bicara Kementerian Pembangunan Daerah Mesir Khaled el-Qassim.

Tuk-tuk telah menjadi trasportasi populer di jalanan Kairo selama dua dekade terakhir. Kendaraan ini mengangkut jutaan orang Mesir dalam melakukan aktivitas setiap hari.

Sekarang pemerintah mengambil sikap paling ambisius terhadap kendaraan roda tiga yang mencemari udara dan lingkungan. Tuk-tuk dihapus dalam upaya memodernisasi sistem transportasi negara yang terabaikan.

Rencana baru ini mengharuskan pengemudi menjual tuk-tuk dan mengambil pinjaman untuk membeli minivan baru. Ketika pengemudi tidak mematuhi anjuran tersebut, maka risiko denda, bahkan tuntutan harus dihadapi.

photo
Antrean tuk-tuk di daerah kumuh Kairo, Mesir, Rabu (4/12). Pemerintah Mesir berencana menghapus tuk-tuk dan menggantinya dengan minivan.

Juru bicara kementerian pembangunan El-Qassim mengatakan, tuk-tuk berkontribusi pada kemacetan, polusi udara dan kecelakaan mobil yang fatal, bahkan terorisme. Tuduhan itu datang karena pemerintah tidak dapat melacak kendaraan yang tidak berlisensi. El-Qassim menggambarkan tuk-tuk sebagai hambatan pada produktivitas ekonomi Mesir.

"Saya lebih suka bekerja sebagai pencuri daripada membayar untuk minivan ini," kata pengendara Ehab Sobhy di distrik Shobra.

Pria berusia 47 tahun ini menyatakan, kalau tuk-tuk miliknya diambil, maka dia akan kesulitan untuk menghidupi keluarganya. Bahkan dengan pinjaman yang diberikan pemerintah, dia bahkan mengaku tidak bisa membayar minivan yang harus dibeli seharga 90.000 pound.

Pemerintahan mantan Presiden Hosni Mubarak mencoba untuk membendung gelombang tuk-tuk. Melarang kendaraan roda tiga itu di sebagian besar lingkungan Kairo dan kendaraan itu justru terus berkembang di bagian Selatan.

Sekarang pemerintahan Presiden Abdel-Fattah el-Sissi telah menghabiskan lima tahun terakhir mencoba mengubah citra Mesir. Tahun lalu, dia mengesahkan undang-undang lalu lintas yang mengharuskan semua pembeli baru melisensikan tuk-tuk. Ghabbour Group, produsen mobil terbesar di negara itu, terpukul keras, penjualan tuk-tuknya turun 60 persen.

"Ini merupakan cerminan bagaimana negara lebih terobsesi dengan penampilan daripada berinvestasi di infrastruktur tempat orang-orang benar-benar tinggal," kata ilmuwan politik di American University di Kairo Rabab el-Mahdi.

Sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2014, el-Sissi telah berfokus pada mega proyek yang ambisius. Dia membangun kompleks perumahan mewah dan modal administratif baru senilai 45 miliar dolar AS di padang pasir di luar Kairo. 

photo
Seorang pengemudi menanti penumpang di atas tuk-tuk di Kairo, Mesir, Rabu (4/12). Pemerintah Mesir berencana menghapus tuk-tuk dan menggantinya dengan minivan.

Tujuan yang lebih besar el-Sissi untuk menghidupkan kembali pariwisata dan menarik investasi asing. Langkah itu diambil ketika negara itu pulih dari kekacauan pemberontakan Musim Semi Arab 2011 yang menggulingkan Mubarak.

Sementara itu, sebagian besar Kairo mengalami kehancuran dan rusak. Badan statistik resmi baru-baru ini melaporkan sepertiga orang Mesir hidup dalam kemiskinan. Langkah-langkah penghematan keras diberlakukan untuk mencegah keruntuhan ekonomi.

Pada bulan September, ketidakpuasan ekonomi yang tajam dan tuduhan korupsi pemerintah memicu protes. Pasukan keamanan menangkap ribuan orang, meningkatkan tindakan keras yang sudah berjalan lama.

Namun, pengamat mencatat rencana baru akan menimbulkan tantangan. Masih banyak yang tidak pasti, termasuk bagaimana pemerintah akan menjamin pendaftaran di antara mereka yang lebih terbiasa menyuap polisi daripada mematuhi undang-undang lalu lintas. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA