REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe, mengatakan akan tetap melanjutkan rencana reformasi sistem pensiun di negaranya. Dia mengungkapkan perubahan akan dilakukan secara bertahap dan tidak brutal.
"Saya percaya pada dialog sosial. Saya tidak akan pernah berada dalam logika konfrontasi," ujar Philippe pada Jumat (6/12). Hal itu dia sampaikan setelah serikat pekerja di Prancis menyerukan aksi pemogokan dan demonstrasi lanjutan terhadap rencana reformasi pensiun pemerintah pada Selasa pekan depan.
Rencana reformasi sistem telah menyebabkan Prancis dilanda demonstrasi. Pada Kamis lalu,, setidaknya 800 ribu orang turun ke jalan dan melakukan unjuk rasa. Mereka bahkan sempat memblokir tujuh dari delapan kilang minyak di negara tersebut.
Aksi massa itu menimbulkan kekhawatiran tentang potensi menyusutnya pasokan bahan bakar minyak (BBM). Namun Kementerian Lingkungan Prancis mengatakan distribusi pasokan minyak dan barang lainnya masih berlangsung normal.
Pada Kamis dan Jumat, serikat pekerja Prancis turut menghentikan sistem kereta api, bus, dan metro. Hal itu tak pelak menyebabkan sistem transportasi di sana terganggu.
Perusahaan kereta api Prancis, SNCF, mengatakan piihaknya memperkirakan gangguan lalu lintas kereta api masih akan berlangsung hingga Senin pekan depan.
"Selama akhir pekan, kami memperkirakan akan melihat gangguan yang serupa seperti dua hari terakhir, dengan sekitar 10 hingga 15 persen kereta tersedia. Berdasarkan apa yang kami dengar, sepertinya Senin masih akan sangat sulit," ujar juru bicara SNCF Agnes Ogier pada awak media pada Jumat.
Aksi demonstrasi di Prancis sempat memicu kerusuhan. Para pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat kemanan. Kejadian itu pun berlangsung di ibu kota Paris. Kepolisian Paris dilaporkan telah menangkap sedikitnya 90 orang.
Bentrokan juga terjadi beberapa kota lain seperti Nantes dan Marseille. Kejadian itu memaksa otoritas Prancis menutup sejumlah lokasi atau objek destinasi wisata. Serikat pekerja Prancis memang menentang rencana reformasi sistem pensiun.
Reformasi itu disebut akan membuat penundaan masa pensiun atau pengurangan pesangon pasca-pensiun. Presiden Prancis Emmanuel Macron ingin memperkenalkan sistem pensiun universal. Saat ini Prancis memiliki 42 skema pensiun yang berbeda di sektor swasta dan pemerintah. Skema-skema itu memiliki variasi usia pensiun dan tunjangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
