REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Pemerintah China dilaporkan telah memerintahkan seluruh badan pemerintah untuk mengganti semua perangkat keras dan perangkat lunak komputer produksi asing dalam tempo tiga tahun. Langkah itu diperkirakan akan memukul perusahaan seperti Microsoft, Dell, dan HP.
Financial Times adalah media yang pertama kali melaporkan hal tersebut dengan mengutip catatan perusahaan pialang China Securities. Kebijakan Pemerintah China itu dijuluki "3-5-2". Hal itu karena penggantian semua perangkat keras dan lunak akan terjadi pada kecepatan 30 persen pada 2020, 50 persen pada 2021, dan 20 persen pada 2022.
Analisis di sana memperkirakan bahwa 20-30 juta peralatan komputer asing perlu diganti di China. China Securities mengatakan perintah untuk mengganti perangkat keras dan lunak komputer produksi asing datang dari Kantor Pusat Partai Komunis China pada awal 2019.
China Securities belum menanggapi permintaan komentar perihal kabar tersebut. Kementerian Perindustrian dan Teknologi China juga masih belum memberikan pernyataan terkait hal itu.
Kepala penelitian teknologi, media, dan telekomunikasi di Mirabaud Securities Neil Campling mengatakan langkah tersebut dapat dilihat sebagai upaya China melindungi diri dari meningkatnya ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). "Itu adalah sesuatu yang China cari untuk memastikan operasi pemerintah tidak terpengaruh oleh meningkatnya ketegangan dengan AS," ujarnya dikutip laman CNBC, Senin (9/12).
Analis dari The Economist Intelligence Unit (EIU) Nick Marro menilai kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah paling langsung yang diambil China terhadap perusahaan teknologi AS selama perang dagang antara kedua belah pihak berlangsung. Menurut dia, badan atau kantor pemerintah di China sering menggunakan perangkat komputer produksi dalam negeri seperi Lenovo.
Namun perangkat keras produksi HP dan Dell juga digunakan di negara tersebut. Sementara untuk perangkat lunak, Beijing tak memiliki alternatif selain Microsoft Windows.
"Diskriminasi terhadap teknologi asing telah menjadi bagian dari kerangka kebijakan di China selama bertahun-tahun sekarang. Tapi itu adalah sesuatu yang sudah dikenal USTR (Perwakilan Dagang AS)," ujar Marro.
Dia menilai kebijakan tersebut mungkin akan memperumit diskusi tentang bagaimana perusahaan teknologi serta telekomunikasi China seperti Huawei, ZTE, dan lainnya dapat mengakses pasar AS. "Banyak narasi populer berpusat di AS yang secara tidak adil melarang perusahaan China ini dari pasarnya. Setidaknya dengan cerita ini, pemerintah dapat secara terbuka memainkan permainan menyalahkan 'Ya, Cina juga melakukannya, dan mereka sudah melakukannya sejak lama'," kata Marro.
Huawei telah melawan keputusan Pemerintah AS yang mengklasifikasikannya sebagai ancaman keamanan nasional. Menurut Huawei, tak ada bukti yang mendukung keputusan tersebut.
Huawei telah meminta Pengadilan Banding AS membatalkan keputusan yang mengategorikannya sebagai ancaman keamanan nasional. "Pemerintah AS tidak pernah memberikan bukti nyata untuk menunjukkan bahwa Huawei adalah ancaman keamanan nasional. Hal itu karena bukti ini tidak ada," ujar kepala pejabat hukum Huawei Song Liuping saat berbicara pada sebuah konferensi pers di Shenzen yang dikutip BBC, Kamis (5/12).
Ini merupakan langkah hukum kedua yang ditempuh Huawei. Pada Mei lalu, perusahaan tersebut telah menggugat keputusan yang melarang badan-badan pemerintah dan perusahaan AS membeli peralatan mereka.
Alasannya karena Huawei dituding melakukan kegiatan spionase untuk Pemerintah China. Hal itu diketahui menyebabkan Huawei terguncang. Mereka tak dapat lagi menjalin kerja sama dengan Google. Padahal selama ini semua produk ponsel pintar miliknya menggunakan sistem operasi yang dikembangkan dan disediakan Google.
Kendati demikian, Huawei telah sesumbar akan membangun sistem operasinya sendiri. Meskipun menghadapi tekanan dari AS, Huawei adalah aktor utama dalam pengembangan dan penjualan teknologi jaringan seluler generasi kelima atau 5G. AS telah menekan sejumlah negara agar tak mengizinkan Huawei membangun infrastruktur 5G di wilayah mereka.
Pada Mei lalu, editor surat kabar Global Times di China, Hu Xijin, mengatakan putusnya kerja sama antara Huawei dan perusahaan teknologi AS tidak akan berakibat fatal bagi Huawei. Sebab perusahaan tersebut telah menyiapkan diri untuk menghadapi konflik demikian bertahun-tahun sebelumnya.
Hu mengungkapkan perselisihan perdagangan akan mendorong Huawei mengembangkan industri mikrocip sendiri untuk menyaingi AS. "Memotong layanan teknis untuk Huawei akan menjadi titik balik nyata dalam keseluruhan penelitian dan pengembangan China serta penggunaan cip (produksi) dalam negeri. Rakyat China tidak akan lagi memiliki ilusi tentang penggunaan teknologi AS secara terus menerus," ujar Hu dikutip laman the Guardian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
