REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Majelis Rendah di parlemen India atau Lok Sabha meloloskan rancangan undang-undang (RUU) tentang kewarganegaraan atau Citizenship Amendment Bill (CAB), Senin (9/12). RUU yang dinilai kontroversial ini kini menanti diloloskan Majelis Tinggi di parlemen atau Rajya Sabha sebelum menjadi UU yang berlaku.
RUU berisi pemberian status kewarganegaraan kepada minoritas agama dari negara-negara tetangga India. RUU itu berupaya untuk mengubah undang-undang tahun 1955.
Laman Aljazirah menyebutkan, dalam RUU itu India dapat memberikan kewarganegaraan kepada pengungsi Hindu, Buddha, Jain, Kristen, Sikh, dan Parsi yang menghadapi penganiayaan di Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Namun, pemberian status warga negara itu tidak berlaku untuk pengungsi Muslim.
Dengan disahkannya RUU tersebut, muncul kekhawatiran terhadap makin menjauhnya konstitusi yang sekuler di India. Aktivis dan beberapa partai oposisi mengatakan, RUU yang diusulkan itu diskriminatif karena mengesampingkan minoritas Muslim yang berjumlah hampir 200 juta orang di India.
Salah seorang anggota dari Lok Sabha, Shashi Tharoor, telah memutuskan untuk menentang RUU tersebut. Dia menyebut peraturan itu pada dasarnya tidak konstitusional. Namun, suaranya kalah.
Pemimpin partai oposisi utama dan anggota Lok Sabha, Rahul Gandhi, mengatakan, RUU itu diskriminatif karena bertujuan mengecualikan migran Muslim. Beleid ini akan memberikan hak hanya kepada komunitas seperti Hindu, Sikh, Budha, dan Kristen untuk mendapat kewarganegaraan India.
RUU ini lolos dengan mudah di Lok Sabha karena Bharatiya Janata Party (BJP) memiliki suara mayoritas. Meski begitu, partai berkuasa di India ini memiliki jumlah suara yang tidak dominan di Rajya Sabha.
CAB pertama kali diperkenalkan pada 2016 oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi melalui BJP. Namun, usulan ditarik setelah mitra aliansi menarik dukungan dan protes meletus di wilayah timur laut India disertai reaksi yang beragam.
Pemberian status kewarganegaraan India kepada kelompok tertentu merupakan bagian dari manifesto BJP menjelang pemilihan umum pada Mei 2019. Atas protes yang terjadi, BJP berjanji untuk mengecualikan bagian timur laut dari wilayah pemberlakuan peraturan itu. Namun, janji itu tidak dapat meredakan kekhawatiran di wilayah yang secara historis sering didatangi imigran yang tidak memiliki dokumen.
Setelah Pemerintah India menyetujui RUU pada Rabu, protes terjadi di wilayah timur laut negara itu. Persetujuan ini memunculkan kekhawatiran puluhan ribu umat Hindu dari negara tetangga Bangladesh akan mendapatkan kewarganegaraan tetapi mendiskriminasikan Muslim. Pada Jumat (6/12), lebih dari seribu siswa berpawai di wilayah tersebut untuk menentang RUU ini.
Bulan lalu, Menteri Dalam Negeri India Amit Shah mengumumkan pemerintah akan melakukan pendaftaran warga negara atau National Register of Citizens (NRC). Warga diminta membuktikan status kewarganegaraan mereka. Hal ini dinilai membidik sekitar 2 juta Muslim yang terkadang tidak mempunyai dokumen. n wwina agustin/ap, ed: yeyen rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika
