REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China memerintahkan semua kantor pemerintahan dan lembaga dikelola negara mengganti komputer dan perangkat lunak yang pakai buatan asing dalam tiga tahun mendatang.

Langkah itu mengikuti perintah serupa di Amerika Serikat (AS) saat pemerintahan Presiden Donald Trump memblokir perusahaan-perusahaan AS untuk urusan bisnis dengan raksasa teknologi Cina, Huawei.

Seperti dilansir di Independent.co.uk pada Selasa (10/12), kebijakan itu pertama kali dilaporkan Financial Times yang memberitakan bahwa inisiatif itu akan semakin menegaskan ketegangan teknologi antara dua negara.

Sebelumnya, pejabat AS mengutip kekhawatiran keamanan untuk izin bisnis dengan Huawei. AS mengklaim kerja sama dengan Huawei memungkinkan China membangun “pintu belakang” memata-matai aktivitas pengguna di AS. Padahal, klaim-klaim itu tidak pernah terbukti.

Setidaknya, ada 30 juta keping perangkat keras komputer harus diganti di Cina pada 2022, sebagai bagian dari arahan larangan tersebut, termasuk mesin-mesin yang menggunakan chip Intel dan Qualcomm.

Ketergantungan China pada perangkat luak asing, khususnya teknologi AS, yakni Microsoft dan Google juga signifikan. Banyak paltform dan aplikasi yang dikembangkan negara AS untuk berjalan pada sistem operasi Windows dan Android.

Sebetulnya, pengguna komputer di Cina sudah tidak dapat mengakses banyak platform buatan AS dari dalam negeri, karena adanya great firewall of China.

Hal itu berarti tidak memungkinkan warga negara China menggunakan situs web dan aplikasi, seperti Facebook, Google, dan layanan perpesanan populer, seperti WhatsApp. Pada awal bulan ini, Huawei mengatakan akan menuntut Komisi Komunikasi Federal AS atas tuduhan tindakan “tidak konstitusional” terhadap pembuat ponsel pintar terbesar kedua di dunia itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika