REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam memilih untuk tetap mengabaikan tuntutan demonstran yang telah turun di jalan selama enam bulan. Dia bahkan meminta guru yang telah ditangkap karena mengikuti protes mendapatkan tindakan dari biro pendidikan, Selasa (10/12).

Lam menyatakan tidak memiliki kekuasaan untuk melepaskan para demonstran yang ditahan karena melanggar hukum. Dia malah mendesak biro pendidikan kota untuk menindaklanjuti secara serius dan mengambil tindakan terhadap para guru yang ditangkap karena ikut serta dalam protes. Dia juga mencatat ada banyak siswa yang juga telah ditangkap.

Gerakan protes memiliki lima tuntutan, termasuk agar pemimpin dan legislator Hong Kong dipilih secara langsung. Mereka pun menuntut tindakan polisi terhadap pengunjuk rasa diselidiki secara independen dan amnesti bagi lebih dari 6.000 orang yang ditangkap.

Satu-satunya tuntutan yang telah dipenuhi adalah penarikan rancangan undang-undang ekstradisi yang diusulkan dan memicu gerakan pada Juni. Namun, tuntutan itu yang dituruti.

"Adapun tuntutan lainnya, kami benar-benar harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip penting tertentu," kata pemimpin Hong Kong itu, dikutip dari Aljazirah.

Lam menyatakan, ketika dia mengabulkan tuntutan lain, maka dia telah menyalahi aturan hukum. Dia tidak bisa melakukan hal tersebut meski menjabat sebagai kepala eksekutif Hong Kong.

Setelah beberapa waktu tenang, akhir pekan lalu jalanan Hong Kong kembali ramai dengan protes damai untuk kembali meneriakkan tuntutan yang belum terpenuhi. Panitia memperkirakan bahwa 800 ribu orang bergabung dalam rapat umum pada Ahad.

Para pengunjuk rasa meneriakkan "Lima tuntutan, tidak kurang!" dan mengangkat lima jari. Lam mengatakan pawai itu mencerminkan kebebasan yang dinikmati orang-orang Hong Kong.

"Menunjukkan semua tuduhan dari berbagai kalangan bahwa kita mengikis kebebasan orang tidak berdasar," ujar Lam. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika