Saturday, 14 Rabiul Awwal 1442 / 31 October 2020

Saturday, 14 Rabiul Awwal 1442 / 31 October 2020

AS Jatuhi Sanksi Pejabat Dekat Perdana Menteri Kamboja

Rabu 11 Dec 2019 04:02 WIB

Red: Nur Aini

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen

Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen

Foto: The Guardian
Pejabat dekat perdana menteri Kamboja diduga terlibat skandal korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Departemen Keuangan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap seorang pebisnis dan pejabat tinggi pemerintah yang dekat dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen. Hal itu karena keduanya diduga terlibat skandal korupsi.

Langkah itu dijatuhkan AS sebagai respons negara-negara Barat atas aksi keras Hun Sen terhadap kelompok oposisi di Kamboja. Di luar itu, sanksi dari AS diberikan sebagai tanggapan terhadap hubungan militer Kamboja dengan China.

Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya menjatuhkan sanksi pada mantan kepala staf Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja (RCAF) Kun Kim atas keterlibatannya dalam pembangunan properti mewah di Provinsi Koh Kong, berikut hubungannya dengan perusahaan asal China yang menjadi sumber korupsinya.

Baca Juga

"Kim menggunakan RCAF untuk mengintimidasi, menghancurkan dan membersihkan lahan yang dikehendaki oleh perusahaan asal China. Kun Kim dicopot dari jabatannya sebagai kepala staf militer karena ia tidak membagi keuntungan yang diperoleh dari hasil korupsinya dengan pejabat senior Pemerintah Kamboja," kata Departemen Keuangan AS dalam keterangan tertulisnya.

Tiga anggota keluarga Kim dan lima perusahaan yang mereka miliki juga kena sanksi berupa pembekuan aset oleh Pemerintah AS.

Sementara itu, taipan asal Kamboja dan anggota partai berkuasa yang dipimpin Hun Sen, Try Pheap, juga terkena sanksi. Hal itu karena dia diyakini bertanggung jawab atas konsorsium dagang kayu ilegal lewat persekongkolannyadengan beberapa pejabat pemerintah.

Tidak hanya itu, 11 perusahaan yang terdaftar atas nama Pheap pun juga kena sanksi oleh Pemerintah AS. Hingga saat ini, Kun Kim dan Try Pheap belum dapat dihubungi untuk dimintai keterangan.

Juru bicara partai berkuasa dan Senator Sok Eysan mengatakan sanksi itu bukan langkah yang efektif untuk mengatasi korupsi karena hanya akan menguntungkan kelompok oposisi.

"Mereka tidak punya aset di luar negeri, dan jika ada biarkan saja itu dibekukan," kata Sok Eysan.

"Mereka berbuat ini hanya untuk mendukung boneka-boneka (kelompok oposisi, red), ini tidak akan efektif," ujar dia, merujuk pada Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) yang dibubarkan pada 2017. Pembubaran CNRP membuka jalan bagi partai berkuasa untuk mengisi seluruh kursi di parlemen pada pemilihan umum tahun lalu.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah AS menuntut pembebasan pemimpin oposisi yang ditahan pemerintah, Kem Sokha. AS juga menunjukkan kekhawatiran terhadap laporan yang menyebut Kamboja dan China tengah membangun pangkalan angkatan laut. Akan tetapi, Hun Sen membantah isi laporan tersebut. Tidak hanya AS, Kamboja juga tengah ditekan oleh Uni Eropa yang berencana menghapus negara itu dari daftar mitra dagang khusus akibat aksi keras Hun Sen terhadap kelompok oposisi.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA