REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Uni Eropa dan Jerman telah menandatangani perjanjian kontribusi tambahan dengan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Acara tersebut berlangsung di UNRWA Jerusalem Girls' School di Silwan, Yerusalem Timur, Rabu (11/12).
Acara tersebut turut dihadiri perwakilan beberapa negara anggota Uni Eropa. Pada 2019, UNRWA telah menerima kontribusi sebesar 82 juta euro dari Uni Eropa. Mereka akan memberi kontribusi tambahan sebesar 21 juta euro guna mendukung program pembangunan manusia yang dijalankan UNRWA.
Uni Eropa pun akan memberikan paket bantuan baru sebesar 36 juta euro untuk UNRWA di bawah European Union Regional Trust Fund in Response to the Syrian Crisis. Dana tersebut untuk membantu pengungsi Palestina dari Suriah dan masyarakat Yordania serta Lebanon. Kedua negara itu diketahui turut menampung para pengungsi Palestina.
Pemerintah Jerman melalui KfW Development Bank mengumumkan empat proyek baru senilai 59 juta euro untuk UNRWA. Proyek tersebut fokus pada penyediaan layanan dasar, penciptaan lapangan kerja, dan infrastruktur kamp pengungsi.
"Saya ingin menyampaikan penghargaan saya yang mendalam atas kemurahan hati Uni Eropa dan negara-negara anggotanya. Termasuk Jerman serta lainnya yang hadir di sini hari ini untuk mendukung dan berinvestasi pada pengungsi Palestina, menciptakan peluang untuk memungkinkan mereka memenuhi potensinya, yang sangat penting untuk masa depan mereka dan untuk wilayah ini," kata Plt Sekretaris Jenderal UNRWA Christian Saunders dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.
Tahun lalu, Presiden AS Donald Trump menghentikan pendanaan rutin negaranya untuk UNRWA. Keputusan Trump segera mengakibatkan UNRWA mengalami krisis pendanaan. Washington merupakan penyandang dana terbesar bagi badan tersebut dengan kontribusi rata-rata 300 juta dolar AS per tahun.
Penghentian dana bantuan bagi UNRWA disebut merupakan strategi Trump untuk menekan Palestina agar bersedia melanjutkan perundingan damai dengan Israel. Sejak AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017, Palestina memang memutuskan mundur dari perundingan damai yang dimediasi Washington.
Palestina tak lagi memandang AS sebagai mediator yang netral. Sebab AS terbukti membela kepentingan politik Israel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika