REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Undang-undang (UU) kewarganegaraan India yang diskriminatif dibawa ke Mahkamah Agung. Partai politik Indian Union Muslim League mengirim petisi ke Mahkamah Agung menyatakan undang-undang itu ilegal.
Pada Rabu (11/12) parlemen India meloloskan undang-undang yang berlaku pada imigran dari Afganistan, Bangladesh, dan Pakistan. Kritikus menilai undang-undang itu diskriminatif terhadap muslim.
Tapi partai penguasa Bharatiya Janata Party (BJP) membela undang-undang tersebut. BJP mengatakan Undang-undang Amandemen Kewarganegaraan (CAB) memberikan tempat aman kepada orang-orang yang dipersekusi karena agamanya.
Dilansir BBC dalam petisi yang mereka berikan pada Jumat (13/12) Indian Union Muslim League berpendapat undang-undang itu melanggar pasal kesetaraan, hak asasi fundamental, dan hak untuk hidup. Undang-undang tersebut diloloskan Majelis Tinggi Parlemen India pada Rabu lalu dengan perbandingan suara 125 melawan 105.
Sebelumnya rancangan undang-undang itu sudah diloloskan Majelis Rendah. Undang-undang tersebut akan menjadi hukum tetap setelah ditandatangani presiden.
CAB juga memicu unjuk rasa besar di timur laut Negara Bagian Assam. Demonstrasi itu memaksa pihak berwenang memberlakukan jam malam dan menutup akses internet. Perdana Menteri Narendra Modi berusaha menenangkan pengunjuk rasa di Assam dengan mengatakan mereka 'tidak perlu khawatir'.
"Pemerintah Pusat dan saya sepenuhnya berkomitmen untuk melindungi hak-hak politik, linguistik, budaya, dan tanah rakyat Assam yang konstitusional," cicit Modi di Twitter. Tapi karena layanan internet dan jaringan telepon genggam dimatikan, beberapa orang mengatakan tampaknya warga Assam tidak dapat melihat cicitan Modi tersebut.
Situasi di Assam masih tegang karena orang-orang tidak mematuhi jam malam dan menggelar protes di pusat negara bagian, Guwahati. Layanan kereta api dihentikan dan beberapa penerbangan mulai menawarkan penumpang untuk menjadwalkan ulang atau membatalkan perjalanan mereka.
Unjuk rasa juga terjadi di timur laut Tripura, perbatasan India dan Bangladesh. Warga Assam dan Tripura khawatir mereka akan 'kebanjiran' imigran non-muslim ilegal dari Bangladesh.
Pemerintah India sudah mengirimkan tentara ke Negara Bagian Tripura. Sementara ribuan pasukan lainnya dikerahkan ke Assam.
Kepala Menteri Assam terjebak di bandara selama beberapa jam karena jalanan diblokir pengunjuk rasa. Jam malam dan pemblokiran layanan internet di negara bagian itu sudah diberlakukan untuk mencegah kekerasan.
Pengunjuk rasa di Assam sangat vokal karena pada Agustus lalu ada sekitar 2 juta warga mereka yang tidak masuk dalam daftar warga negara India. Isu imigran ilegal dari Bangladesh sudah lama menjadi masalah di negara bagian itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika