REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Kementerian Luar Negeri India mengatakan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe membatalkan kunjungan ke India di tengah ketegangan di wilayah timur laut negara itu. Sebelumnya, pembicaraan puncak Abe dengan Perdana Menteri India Narendra Modi akan dilaksanakan di wilayah Assam, India.
Akibat aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan (CAB) disahkan, dua orang dilaporkan tewas di tangan polisi. Para pengunjuk rasa membakar gedung-gedung dan menyerang stasiun kereta api sebagai protes terhadap CAB yang disahkan.
Undang-undang baru itu memberikan kewarganegaraan India untuk enam kelompok agama minoritas dari negara tetangga Bangladesh, Pakistan ,dan Afghanistan. Menurut para pengunjuk rasa, CAB akan mengubah ribuan imigran ilegal menjadi penduduk legal.
Modi telah merencanakan untuk menjadi tuan rumah pertemuan dengan Abe di Assam mulai Ahad. Hal itu sebagai bagian dari kampanye untuk memindahkan hubungan diplomatik tingkat tinggi di luar Delhi demi memamerkan keragaman India.
"Dengan mengacu pada usulan kunjungan PM Jepang @AbeShinzo ke India, kedua belah pihak telah memutuskan untuk menunda kunjungan pada tanggal yang saling menguntungkan dalam waktu dekat," kata juru bicara kementerian luar negeri India Raveesh Kumar melalui cicitan Twitter resminya.
Jepang telah meningkatkan pekerjaan pembangunan infrastruktur di Assam dalam beberapa tahun terakhir. Abe juga telah merencanakan untuk mengunjungi tugu peringatan di negara bagian Manipur yang berdekatan, tempat tentara Jepang terbunuh selama Perang Dunia Kedua.
Sebuah gerakan melawan imigran dari Bangladesh telah berkecamuk di Assam selama beberapa dekade. Para pengunjuk rasa mengatakan, pemberian kewarganegaraan India kepada lebih banyak orang akan semakin membebani sumber daya negara dan menyebabkan marginalisasi masyarakat adat.
Kendati demikian, Kepala polisi Assam, Bhaskar Jyoti Mahanta mengatakan bahwa tidak ada bentrokan antara demonstran dan polisi pada Jumat. "Banyak hal terlihat lebih baik hari ini (tetapi) pasukan dikerahkan di mana-mana," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika