REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Selama enam tahun terakhir PBB dan organisasi kemanusiaan lainnya telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Suriah melalui Turki, Irak, dan Yordania dari empat tempat yang diotoritasi Dewan Keamanan (DK) PBB. Mereka emberi bantuan bagi jutaan orang di negara yang hancur karena perang.
Pada pekan ini, 15 anggota DK PBB ingin memperluas operasi yang menurut Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sangat penting. Tapi Rusia ingin mengurangi lokasi penyeberangan menjadi setengahnya.
Resolusi yang dirancang Belgia, Kuwait, dan Jerman ingin menambah lokasi penyeberangan yang diotoritasi menjadi lima dengan menambah lokasi ketiga di Turki. Tapi Rusia mengajukan resolusi tandingan yang hanya menyetujui dua operasi penyeberangan di Turki.
Ketika ditanya apakah Rusia akan memveto rancangan resolusi Belgia, Kuwait, dan Jerman tersebut. Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan rancangan resolusi tersebut 'tidak dapat diterima dan diganggu gugat'.
"Jika itu terjadi rancangan kami tidak diloloskan, itu artinya mekanisme yang akmi akan ajukan untuk memperpanjangnya tidak akan diperpanjang," kata Nebenzia, Rabu (18/12).
Resolusi Belgia, Kuwait dan Jerman membutuhkan dukungan sembilan negara lainnya dan tidak diveto oleh Rusia, China, Amerika Serikat, Prancis, atau Inggris. Pada tahun lalu, Rusia dan Cina abstain dalam pemungutan suara untuk memperluas lokasi penyeberangan pengiriman bantuan kemanusiaan.
Rusia sudah memveto 13 resolusi DK PBB terkait Suriah sejak Presiden Bashar al-Assad menindak keras unjuk rasa pro-demokrasi pada tahun 2011 yang memicu perang saudara. ISIS menggunakan kekacauan itu untuk merebut beberapa wilayah di Suriah dan Irak.
Belgia, Kuwait, dan Jerman serta tujuh anggota DK terpilih lainnya merilis pernyataan bersama. Mereka mengungkapkan dukungan terhadap resolusi tersebut.
"Konsekuensi tidak memperbaharui mekanisme akan menjadi bencana, mekanisme ini dapat membantu menyelamatkan nyawa 4 juta rakyat Suriah," kata 10 anggota DK PBB tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika