"Kamu bisa menyebutnya penindasan, atau kamu bisa menyebutnya metode pendidikan atau pelatihan sekolah."
Inilah bagaimana Victor Gao, seorang analis hubungan internasional Cina membela penahanan yang dilakukan pemerintah Cina terhadap sekitar 1 juta Muslim Uighur di provinsi Xinjiang, Cina barat laut.
Sejumlah dokumen bocor yang diterbitkan bulan lalu dan ditolak oleh Cina sebagai "dokumen palsu", dideskripsikan oleh himpunan jurnalis sebagai "operasi manual" untuk "pengasingan massa minoritas terbesar sejak Holocaust." Dokumen-dokumen pemerintah tahun 2017 juga menyebutkan bahwa para napi diindoktrinasi dan menjalani kondisi kehidupan yang ketat.
Tetapi menurut Victor Gao, "ini bukan kamp konsentrasi" dan pemerintah berurusan dengan ekstremisme dan separatisme. "Di Xinjiang, tidak dapat disangkal ada peningkatan radikalisasi," kata Gao kepada pembawa acara Conflict Zone DW, Tim Sebastian selama wawancara di London.
Pemerintah Cina mengatakan kamp-kamp di Xinjiang menawarkan pendidikan sukarela untuk mencegah radikalisasi.
Hak asasi manusia di Xinjiang
23 negara, termasuk Jerman, Prancis, dan AS telah meminta pemerintah Cina untuk menegakkan kewajiban hak asasi manusia. Para pejabat PBB mengatakan mereka juga memiliki "keprihatinan serius" tentang meningkatnya praktik penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, tidak adanya pengawasan yudisial, dan pembatasan hak atas kebebasan berekspresi, berpikir, hati nurani, dan beragama.
Namun, Gao membantah argumen itu dengan mengatakan bahwa "lebih dari 50 negara di dunia mendukung apa yang dilakukan pemerintah Cina di Xinjiang dalam menangani ekstremisme dan separatisme."
Negara-negara, yang meliputi Pakistan, Rusia dan Serbia, membela tindakan Cina sebagai metode anti-teror yang efektif. Gao menambahkan bahwa "hak asasi manusia sangat, sangat penting," tetapi ia menekankan bahwa memerangi terorisme dan ekstremisme sama-sama relevan bagi Cina.
Beijing menentang kekerasan di Hong Kong
Victor Gao juga membela tindakan pemerintah Cina di Hong Kong, di mana protes anti-pemerintah yang dimulai sejak Juni lalu telah menyebabkan bentrokan antara polisi dan aktivis.
"Apa yang membuat Beijing tidak senang dan ditentang tegas adalah kekerasan yang terjadi di Hong Kong," kata Gao, yang merupakan mantan penerjemah Bahasa Inggris pimpinan Cina Deng Xiaoping pada 1980-an.
"Mari kita jujur dan terus terang tentang hal itu," tambahnya. "Tidak ada negara, baik Inggris maupun Amerika Serikat, yang akan mentolerir tingkat kekerasan yang telah melanda Hong Kong selama enam bulan terakhir. Tidak ada negara, tidak ada pemerintah."
Gao menekankan bahwa tanggung jawab utama Hong Kong saat ini adalah "hukum dan ketertiban."
"Kita tidak boleh bingung dengan keluhan dan tuntutan politik lainnya di Hong Kong," katanya.
Presiden Cina, Xi Jinping bulan ini menggambarkan protes di Hong Kong sebagai "situasi" paling rumit dan sulit "sejak kembali ke tanah air."
Hong Kong, bekas koloni Inggris, diserahkan ke Cina pada tahun 1997 dan memiliki sistem peradilan dan hukum yang terpisah dari daratan Cina dengan prinsip 'Satu Sistem Dua Negara'. Menurut Gao, "Cina mengendalikan situasi di Hong Kong sejauh menyangkut kedaulatan." Dan ia menambahkan bahwa Hong Kong telah "mendapat banyak manfaat selama 22 tahun terakhir." ha/gtp
Ikuti Whatsapp Channel Republika