REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengklaim bahwa India telah menghilangkan sebagian pagar pembatas di sepanjang Line of Control (LoC), perbatasan de facto yang membagi Kashmir menjadi dua wilayah. Dalam sebuah pernyataan video yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Pakistan, Qureshi mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi lima tempat yang dihilangkan pembatas pagarnya oleh India.
"Apa motif di balik itu? Apakah akan ada kesalahpahaman baru? Kami juga prihatin dengan ini," kata Qureshi dilansir Anadolu Agency.
Pernyataan Qureshi datang sehari setelah Kepala Angkatan Darat India, Bipin Rawat memperingatkan bahwa, situasi di sepanjang LoC dapat meningkat setiap saat. Rawat mengatakan pasukannya siap untuk menghadai peningkatan eskalasi.
Juru bicara Angkatan Darat Pakistan, Asif Ghafoor menyebut pernyataan Rawat adalah provokatif. Ghafoor bependapat, pernyataan Rawat merupakan upaya pengalihan isu penolakan undang-undang kewarganegaraan di India.
"Pernyataan dan persiapan provokatif untuk eskalasi di sepanjang LoC oleh COAS India (kepala staf militer) tampaknya merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dunia dari protes luas di India terhadap CAB (undang-undang kewarganegaraan)," ujar Ghafoor dalam cicitannya di Twitter.
"Angkatan Bersenjata Pakistan akan secara tepat menanggapi setiap pelanggaran atau agresi India," tambah Ghafoor.
Qureshi juga menulis surat kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai tindakan India terhadap LoC. Dia telah mengirim tujuh surat tentang situasi di Kashmir kepada DK PBB sejak 5 Agustus.
"Hampir 300 warga sipil tak berdosa telah menjadi sasaran, termasuk wanita dan anak-anak sejak Januari 2019 dan hampir 3.000 pelanggaran gencatan senjata telah terjadi di Jalur Kontrol," kata Qureshi.
Qureshi juga mengklaim bahwa India telah menempatkan rudal Brahmos di Kashmir. Dia meminta DK PBB untuk memberikan peringatan terkait rudal tersebut. Kementerian Luar Negeri India mengklaim ada 2.050 pelanggaran gencatan senjata dari pihak Pakistan pada 2019, di mana 21 warga sipil kehilangan nyawa mereka.
"Lonjakan penyebaran rudal anti-tank di Kashmir yang diduduki menjadi perhatian kami, karena sejak Agustus 2019 hingga sekarang, uji coba rudal secara berkala mengungkapkan pola yang jelas dari niat India yang berbahaya yang dapat merusak perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Qureshi.
Ketegangan antara India dan Pakistan meningkat dalam beberapa bulan terakhir, setelah pemerintah India membatalkan status khusus Kashmir. Sejak itu, pemerintah India memutus akses jaringan telekomunikasi dan internet, serta menetapkan jam malam.
Kashmir merupakan satu-satunya wilayah di India yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah dua, dua per tiga di antaranya dikuasai India, sementara sisanya milik Pakistan. Selain itu, China juga mengendalikan sebagian wilayah Kashmir yang diperebutkan tersebut.
Wilayah itu kemudian dipisahkan dengan garis Line of Control (LoC). Perselisihan akibat sengketa Kashmir telah membuat India dan Pakistan berperang sebanyak tiga kali, yakni pada 1948, 1965, dan 1971.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
