REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri RI secara berkelanjutan meminta pemerintah China memberikan informasi terkait perkembangan di wilayah Xinjiang, tempat diduga terjadi diskriminasi dan persekusi terhadap etnis Muslim Uighur.

Menurut Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah, Indonesia telah dan akan terus melakukan pendekatan melalui komunikasi bilateral dengan pemerintah China untuk membahas isu Xinjiang.

“Jadi waktu ke waktu (komunikasi terus dilakukan), menunjukkan keseriusan kita untuk mengetahui perkembangan di lapangan,” kata Faizasyah saat ditemui di Jakarta, Jumat (20/12).

Isu Xinjiang juga disinggung oleh Menlu Retno Marsudi saat bertemu Menlu China Wang Yi di sela-sela Konferensi ke-14 Tingkat Menteri Asia-Eropa (ASEM) di Madrid, Spanyol, Senin (16/12). Dalam pertemuan itu, Menlu Retno meminta informasi mengenai perkembangan situasi di Xinjiang, yang kemudian direspons Wang Yi dengan menyatakan bahwa China menjamin kebebasan beragama umat Muslim di Xinjiang.

Dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis Muslim Uighur di wilayah Xinjiang telah berlangsung lama. Para ahli dan aktivis PBB mengatakan sedikitnya satu juga warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang sejak 2017, seperti dilaporkan Reuters.

Selain itu, pemerintah China dikabarkan melarang etnis Uighur dan warga Muslim lainnya di Xinjiang untuk menjalankan ibadah. Larangan itu terutama berlaku bagi pegawai negeri sipil, guru, dan pelajar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika