REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pekan lalu 25 ribu pemrotes berkumpul di Mewat, di negara bagian Haryana, India, untuk memulai perjalanan lima mil bersejarah ke desa Ghasera. Di tempat ini, 72 tahun yang lalu, Mahatma Gandhi melakukan perjalanan yang sama.
Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) baru atau CAA yang disahkan oleh parlemen India minggu lalu, membuat banyak orang percaya bahwa India secara terbuka mendiskriminasi umat Islam dan menurunkan mereka ke warga negara kelas dua.
Ini bertentangan dengan upaya Gandhi dalam kerukunan beragama. Di seluruh India, orang-orang menyuarakan kekhawatiran bahwa undang-undang baru itu, yang disahkan oleh sayap kanan Perdana Menteri Narendra Modi, nasionalis Hindu, pemerintah partai Bharatiya Janata (BJP), berisiko menghancurkan India sekuler, majemuk, yang Gandhi perjuangkan dalam hidupnya untuk pembangunan India.
Bukan kebetulan bahwa pada hari yang sama ketika para demonstran berbaris di Mewat pekan lalu, ribuan demonstran berkumpul di Kranti Maidan Agustus di Mumbai, tempat Gandhi menyampaikan pidatonya yang terkenal yaitu "Quit India" kepada pemerintah Inggris pada tahun 1942.
Di antara jutaan orang yang turun ke jalan untuk membela visi inklusif Gandhi tentang India, ada salah satu cicit Gandhi yang ikut di sana, yaitu Tushar Arun Gandhi.
"Untuk pertama kalinya di India yang merdeka, hukum atau sistem sedang dicoba diberlakukan yang mendiskriminasi, yang membedakan, berdasarkan agama,” kata Tushar Gandhi.
Tushar Gandhi telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk warisan kakek buyutnya, mendirikan dan mengelola Yayasan Mahatma Gandhi di Mumbai. ia mengatakan dengan lolosnya undang-undang kewarganegaraan baru, itu menunjukkan sesuatu telah berubah.
"Setiap orang memiliki titik balik dalam kehidupan mereka. Jika diusir dari kereta adalah titik balik dalam kehidupan kakek buyut saya, saya pikir masalah ini mencoba mengubah jiwa bangsa saya adalah titik balik dalam hidup saya, "katanya.
Dalam 10 tahun, ia menambahkan, negara ini tidak akan menjadi India lagi. India akan menjadi kediktatoran fasis. "Dan, ingatlah, itu akan menjadi kediktatoran menggunakan proses demokrasi, dan itu bahkan lebih berbahaya," tambahnya.
Di bawah undang-undang baru, semua migran Hindu, Kristen, Jain, Buddha, dan Sikh yang tiba dari Bangladesh, Pakistan, dan Afghanistan sebelum 2014 akan diizinkan untuk mengklaim kewarganegaraan India.
Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk imigran Muslim. Dalam hubungannya dengan inisiatif yang direncanakan oleh pemerintah BJP untuk memulai daftar nasional warga negara (NRC), di mana setiap orang di India harus menunjukkan dokumen untuk membuktikan garis keturunan India mereka, undang-undang baru itu berarti bahwa hanya Muslim di India yang menghadapi kemungkinan didefinisikan sebagai "penyusup", untuk dideportasi atau dimasukkan ke pusat-pusat penahanan yang sedang dibangun di seluruh negeri.
Tushar bersikeras bahwa efek dari UU kewarganegaraan akan terasa jauh melampaui batas India.
"Harus ada perdebatan tentang konsekuensi [CAA] secara internasional. Ini menyangkut setiap demokrasi dan menyangkut semua orang yang percaya pada inklusivitas dan ideologi liberal." kata Tushar.
Sementara Modi sering menggambarkan dirinya sebagai pengikut Gandhi, Tushar mengatakan bahwa ini tidak ada artinya dalam menghadapi agenda nasionalis Hindu yang didorong oleh pemerintah BJP Modi, yang bertujuan untuk memecah-belah negara hingga garis agama.
"Bukan apa yang Anda akui, tetapi apa yang Anda praktikkan yang membuat dunia menyadari siapa yang Anda ikuti," katanya tentang Modi.
Lebih dari seminggu sejak berlakunya undang-undang kewarganegaraan, protes di India tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, dan memang telah mengumpulkan lebih banyak momentum selama akhir pekan.
Seperti banyak orang, Tushar Gandhi mengatakan dia akan terus bergerak di jalanan untuk memperjuangkan India, di mana agama tidak menentukan status Anda sebagai warga negara.
Sementara pihak berwenang menyikapi protes ini dengan tindak kekerasan. Tercatat jumlah demonstrasi tewas mencapai 17 orang, pada hari Sabtu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika