REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA — Perdana Menteri (PM) Australia Scott Morrison mempertahanan kebijakan tentang iklim yang diambil oleh pemerintahan negara itu. Pembelaan ini datang meskipun peringatan atas krisis kebakaran hutan yang terjadi di New South Wales, salah satu negara bagian dengan jumlah penduduk paling padat, telah datang dari banyak pihak.
Setidaknya ada 200 kebakaran hutan yang terjadi di empat negara bagian Australia. New South Wales menjadi salah satu yang mengalami insiden terburuk. Lebih dari setengah kasus kebakaran terjadi di dalam wilayah tersebut, termasuk juga 60 kebakaran yang tidak terkendali.
Bencana itu telah memicu kecaman terhadap Pemerintah Australia yang dipimpin Morrison. Sebagai kepala pemerintahan negara, ia dinilai belum mengambil tindakan yang berarti terhadap perubahan iklim.
Salah satu di antaranya adalah dengan penolakan Morrison untuk mengurangi industri batu bara di Australia. Selama ini, Negeri Kangguru dikenal sebagai pengekspor batu bara dan gas alam cair terbesar di dunia.
“Saya tidak akan menghapus pekerjaan dari ribuan warga Australia dengan meniadakan industri tradisional negara ini,” ujar Morrison kepada Channel Seven yang dikutip oleh Time pada Senin (23/12).
Morrison membuat pernyataan dan tampil di beberapa saluran televisi di Australia pada Senin (23/12) pagi. Dalam beberapa waktu terakhir, ia pergi berlibur bersama keluarganya ke Hawaii. Liburan itu membuat kritik semakin terarah kepadanya karena dianggap absen selama bencana kebakaran hutan besar-besaran terjadi.
Pada pekan lalu, tepatnya 19 Desember, sejumlah demonstran juga melakukan aksi unjuk rasa di luar kediaman resmi Morrison di Sydney. Para peserta menyuarakan protes atas masalah iklim global yang berdampak ke Australia.
Pria berusia 51 tahun itu telah menghadapi kemarahan publik atas kebijakan perubahan iklim yang ditetapkan. Para pengunjuk rasa terus menunut pemerintahan Morrison menghentikan proyek batu bara, gas, serta transisi 100 persen energi terbarukan.
Selain itu, demonstran juga meminta agar kerangka kerja pendanaan untuk pekerja bahan bakar fosil diciptakan. Pada awalnya, para menteri dalam kabinet pemerintahan meremehkan anggapan bahwa perubahan iklim bisa memperburuk kebakaran hutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika