REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Presiden Taiwan Tsai Ing-wen mendesak parlemen berdiskusi lebih lanjut mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) anti-infiltrasi atau campur tangan. Cara ini didorong karena pemerintah perlu memerangi pengaruh China.
Berbicara pada presentasi kebijakan di televisi, Tsai mengatakan, negara-negara demokrasi lain di seluruh dunia telah meloloskan atau sedang mempertimbangkan meloloskan RUU yang sama. Cara itu dilakukan untuk mencegah campur tangan China dalam urusan internal mereka.
"Dibandingkan dengan negara-negara ini, Taiwan lebih langsung dihadapkan dengan berbagai ancaman dan infiltrasi dari China," kata Tsai.
RUU ini merupakan bagian dari upaya selama bertahun-tahun memerangi upaya China untuk mempengaruhi politik dan proses demokrasi. China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, untuk dibawa ke bawah kendali Beijing jika perlu.
Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan telah memulai dorongan baru untuk RUU. Terlebih lagi, menjelang pemilihan presiden dan parlemen pada 11 Januari, rencana itu bisa disahkan sebelum akhir tahun.
Partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang, telah mengencam RUU yang diusulkan. Partai pro China ini menyatakan, RUU tersebut sebagai alat politik Tsai dan DPP untuk mendapatkan suara.
Tapi, penolakan terjadi dan itu merupakan bentuk provokasi. "Saya pikir ini adalah pandangan yang sangat negatif dan tidak diinginkan," katanya.
Tsai mengatakan, ada keprihatinan tentang hukum yang perlu diperinci dengan tepat. Cara itu agar tidak menumbuhkan frasa kosong yang menentang pembuatan RUU campur tangan sehingga perlu ada diskusi menyeluruh di parlemen.
"Saya percaya di Legislatif Yuan, selama semua orang duduk dan berbicara dengan baik, akan ada banyak waktu dan ruang bagi semua orang untuk berdiskusi secara menyeluruh," ujar Tsai.
Berbicara sebelumnya di Beijing, Kantor Urusan Taiwan pembuat kebijakan China menegaskan kembali penentangan terhadap RUU tersebut. Lembaga ini mengatakan, DPP sedang berusaha secara terang-terangan membalikkan demokrasi dan meningkatkan permusuhan. China pun telah berulang kali membantah ikut campur dalam politik Taiwan.
Parlemen dijadwalkan memberikan suara pada RUU pekan depan, sebuah langkah yang telah menarik kritik, tidak hanya dari oposisi Kuomintang. Terry Gou, pendiri pemasok Apple (AAPL.O) Foxconn (2317.TW) dan orang terkaya Taiwan, mengatakan akan memprotes di luar parlemen jika DPP terburu-buru meloloskan undang-undang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
