REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berulang kali mengungkapkan keprihatinan atas sikap AS yang menunda mengeluarkan visa bagi pejabat Rusia. Hal ini dikatakan karena Rusia menuduh Sekjen PBB tutup mata tentang hal ini.
"Selama berbulan-bulan, Sekretaris Jenderal dan Dewan Hukum PBB telah berulang kali menyampaikan keprihatinan dan posisi hukum Organisasi ke perwakilan senior negara tuan rumah," kata Dujarric dalam pernyataannya, Jumat (27/12).
Dujarric mengatakan Guterres dan timnya tetap mengikuti perkembangan persoalan ini dengan seksama. Moskow mengatakan Washington secara sengaja menunda menerbitkan visa bagi pejabat Rusia yang akan melakukan kunjungan ke markas PBB.
Rusia menilai langkah ini dapat memperburuk hubungan kedua negara. Sebelumnya Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan sejumlah pejabat Kementerian Pertahanan yang hendak mendatangi sekretariat PBB harus menunggu berbulan-bulan untuk izin visa.
Pada September lalu, Rusia memanggil diplomat senior AS. Pemanggilan ini untuk memprotes apa yang mereka sebut 'penolakan tak dapat diterima dari Washington' untuk mengeluarkan visa bagi anggota delegasi Rusia yang hendak mendatangi Majelis Umum PBB.
Komite PBB hubungan dengan AS selaku tuan rumah markas PBB mengeluarkan laporan. Penundaan pengeluaran visa juga dialami sejumlah negara lain seperti China, Korea Utara, Iran, Suriah, dan Kuba.