REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Kantor berita Korea Utara (Korut) melaporkan Pyongyang menggelar pertemuan politik tingkat tinggi untuk membahas cara mengatasi 'kesulitan dan tantangan yang berat'. Pertemuan itu digelar beberapa hari sebelum tenggat waktu yang mereka terapkan untuk Amerika Serikat (AS) dalam negosiasi denuklirisasi berakhir.
Pertemuan tingkat tinggi Partai Pekerja Korut menjadi pusat perhatian. Hal itu karena beberapa pengamat memprediksi Korut mungkin akan menggunakan rapat tersebut untuk mengumumkan mereka menghentikan proses diplomasi dengan AS dan mencabut moratorium uji coba senjata berat.
Korean Central News Agency (KCNA) melaporkan Pemimpin Korut Kim Jong-un memimpin rapat pleno yang digelar di Pusat Komite Partai Pekerja di Pyongyang Sabtu (28/12) kemarin. Mereka menyebutkan rapat 'sesi hari pertama'. Mengindikasi pertemuan tersebut akan berlangsung selama beberapa hari.
"(Pertemuan ini bertujuan untuk) mengatasi berbagai tantangan dan kesulitan berat dan mempercepat pembangunan revolusi dengan berpijak pada sikap anti-imperialis yang transparan dan independen," kata KCNA, Ahad (29/12).
KCNA menambahkan rapat itu juga membahas 'hal-hal penting' yang berkaitan dengan partai dan pertahanan nasional. Sebelum melakukan negosiasi denuklirisasi Semananjung Korea dengan AS, Korut juga menggelar rapat yang sama pada bulan April 2018. Saat itu, partai berkuasa mengumumkan akan menangguhkan uji coba rudal balistik nuklir dan interkontinental yang mengubah fokus Korut ke pembangunan ekonomi nasional.
Sesi rapat pada perteman penting tersebut menimbulkan spekulasi luas bahwa Pyongyang bersiap untuk menguji rudal balistik antarbenanya sebagai "Hadiah Natal" untuk Washington. Kantor berita KCNA dilansir Channel News Asia melaporkan bahwa Kim memimpin pertemuan guna membahas pendirian independen yang transparan dan anti-imperialis.
"Partai Buruh Korea yang berkuasa juga akan membahas hal-hal penting yang timbul dalam pembangunan negara dan pertahanan nasional," demikian dilaporkan KCNA. Pembukaan rapat paripurna partai kali ini dilakukan sepekan setelah Kim mengadakan pertemuan para pejabat tinggi pertahanan dan membahas peningkatan kemampuan militer negara itu.
Pyongyang telah melakukan serangkaian uji statis di fasilitas roket Sohae bulan ini. Sejumlah senjata diluncurkan dalam beberapa pekan terakhir, beberapa dari mereka digambarkan sebagai rudal balistik oleh Jepang dan negara lainnya.
Di bawah sanksi PBB, Korut dilarang melakukan tes semacam itu. Pembicaraan menyoal denuklirisasi semenanjung Korea sebagian besar mengalami kebuntuan sejak pertemuan puncak kedua antara Kim dan Presiden AS Donald Trump di Hanoi tahun ini.
"Kami akan mencari tahu apa kejutannya dan kami akan menghadapinya dengan sangat sukses," kata Trump ketika ditanya tentang "hadiah Natal" pada tenggat waktu Korut. "Semua orang punya kejutan untuk saya, tapi mari kita lihat apa yang terjadi. Aku menanganinya saat mereka datang," ujar Trump menambahkan.
Setelah pertemuan kedua antara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump gagal menghasilkan langkah konkret. Pyongyang menetapkan tenggat waktu bagi AS hingga akhir tahun ini untuk membuat inisiatif baru dalam mengatasi kebuntuan negosiasi denuklirisasi.
Baru-baru ini Korut memperingatkan dimulainya kembali uji coba rudal jarak jauh dan perangkat nuklir lainnya tergantung dengan sikap AS. Jika Korut memulai kembali uji coba senjata jarak jauh dan program nuklir mereka maka akan menjadi pukulan keras bagi Trump.
Trump membanggakan moratorium uji coba dan program nuklir Korut tersebut. Tapi kegagalan pemerintah AS dalam mengatasi kebuntuan negosiasi membuat hubungan diplomatik dengan Korut justru semakin memburuk.
Ikuti Whatsapp Channel Republika