REPUBLIKA.CO.ID, MUMBA I-- Unjuk rasa yang memprotes undang-undang kewarganegaraan diskriminatif menghantam industri pariwisata India. Sudah ada tujuh negara yang mengeluarkan peringatan bepergian ke India.
Setidaknya sudah 25 orang yang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi. Demonstrasi menentang undang-undang baru pun terus berlanjut.
Pemerintah memperkirakan dalam dua pekan terakhir setidaknya ada 200 ribu wisatawan asing dan domestik yang membatalkan atau menunda kunjungan mereka ke Taj Mahal, salah satu destinasi wisata yang paling ramai dikunjungi di dunia.
"Ada penurunan 60 persen kunjungan pada Desember tahun ini," kata polisi yang mengawasi pos polisi dekat Taj Mahal, inspektur polisi Dinesh Kumar.
Kumar memiliki akses terhadap data pengunjung Taj Mahal. Ia mengatakan terjadi penurunan dibandingkan pada Desember tahun lalu.
"Wisatawan India dan asing kerap memanggil ruang kendali kami untuk memeriksa keamanan, kami sudah memastikan perlindungan mereka tapi masih banyak yang memutuskan untuk menjauh," kata Kumar.
Monumen abad ke-17 di Negara Bagian Uttar Pradesh menjadi saksi sejumlah kematian dan kekerasan yang terjadi dalam kerusuhan dalam dua pekan terakhir ini. Sekelompok wisatawan asal Eropa yang ingin berkeliling India memutuskan untuk mengakhiri perjalanan mereka dalam 20 hari.
"Kami semua orang-orang pensiunan, bagi kami berwisata menenangkan dan lamban, berita utama di surat kabar mengarah pada kekhawatiran dan kami akan pulang lebih cepat dibandingkan yang kami rencanakan," kata pensiunan bankir yang tinggal di pinggir kota London, Dave Millikin.
Taj Mahal yang terletak di kota Agra menarik 6,5 juta wisatawan setiap tahunnya. Setiap tahun pendapatan dari tiket masuk mencapai 14 juta dolar AS.
Wisatawan asing membayar 1,100 rupee atau 15 dolar AS untuk masuk. Negara-negara tetangga India mendapat diskon.
Para manager hotel-hotel mewah dan wisma di sekitar Taj Mahal mengatakan banyak wisatawan yang membatalkan pesanan mereka di saat-saat terakhir. Mengurangi sentimen bisnis di saat pertumbuhan ekonomi India melambat 4,5 persen, pertumbuhan paling lambat dalam enam tahun terakhir.
Demi menahan kerusuhan dan kekerasan, pihak berwenang menangguhkan jaringan internet telepon genggam di Agra. Tapi hal itu sangat berdampak buruk pada pariwisata.
"Pemblokiran internet berdampak sekitar 50 sampai 60 persen pada pariwisata di Agra," kata presiden Yayasan Pembangunan Pariwisata Agra Sandeep Arora.
Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Israel, Singapura, Kanada, dan Taiwan mengeluarkan peringatan perjalanan ke India. Negara-negara itu eminta warga mereka menahan diri untuk pergi atau berhati-hati saat berkunjung ke India.
Ikuti Whatsapp Channel Republika