REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Lembaga asuh Inggris menekan pemerintah untuk memenuhi janjinya memberi perlindungan kepada pengungsi anak. Tekanan ini muncul setelah beberapa lembga asuh di Inggris telah menawarkan tempat namun tetap tidak digunakan.
Dilansir The Guardian, diperkirakan ada ratusan tempat yang tersedia untuk anak di bawah umur yang rentan tanpa pendamping. Selain itu, ada 1.400 lokasi yang ditawarkan oleh dewan lokal namun dianggap diabaikan oleh Kantor Pusat (Home Office).
Badan pembinaan dan adopsi amal terbesar di Inggris, Tact Care, mengatakan lembaga pembina telah memberi informasi Kantor Pusat jika mereka memiliki kapasitas yang signifikan untuk menampung pengungsi anak. Tact Care sendiri memiliki 25 ruang yang bisa segera digunakan segera.
“Home Office dapat dengan mudah mengakomodasi kewajibannya untuk menawarkan perlindungan kepada anak di bawah umur yang rentan. Respons yang mereka berikan tidak ada hubungannya dengan kapasitas, keputusan yang mereka buat berdasarkan ideologis," ujar Kepala Eksekutif Tact Care, Andy Elvin dikutip di The Guardian, Ahad (29/12).
Andy menyebut keputusan yang ada bukan didasarkan pada kesejahteraan anak atau kemampuan pemerintah untuk melakukannya sebagai suatu negara. Ia menilai negara memang tidak ingin melakukannya. Padahal pihaknya sudah memberi tahu, namun pemerintah tetap tidak menunjukkan ketertarikannya.
Seorang Jaksa Agung, Geoffrey Cox, adalah salah satu dari Tories yang menolak mendukung rencana yang disusun oleh rekan Buruh Lord Dubs pada 2016, yakni mengikat Inggris untuk menerima hampir 500 pengungsi anak tanpa pendamping. Lord Dubs adalah satu dari 10 ribu anak yang diselamatkan dari Nazi oleh Kindertransport pada 1939.
Komitmen terpisah yang memungkinkan pengungsi anak terdampar di Eropa untuk bersatu kembali dengan keluarga di Inggris setelah Brexit juga dijatuhkan oleh Perdana Menteri Boris Johnson. Pada pemilihan lalu, Johnson disebut berjanji untuk mempertahankan reputasi Inggris sebagai 'suar kebebasan dan hak asasi manusia'.
"Namun, pada rintangan pertama, dia menunjukkan warna aslinya: merobek perlindungan untuk beberapa orang yang paling rentan di dunia," ujar Keir.
Badan amal pun mengambil langkah setelah merasa frustrasi dengan lambatnya pemerintah dalam memindahkan pengungsi anak ke Inggris. Amandemen Dubs Mei 2016 menyusul setelah protes publik tentang nasib anak-anak yang terdampar di Eropa muncul.
Para pegiat berharap sebanyak 3.000 anak akan mendapat manfaat, tetapi para menteri menetapkan batas 480 anak. Pemerintah juga menolak untuk menyebutkan secara spesifik berapa jumlah dari anak-anak ini yang telah dipindahkan ke Inggris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika