REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un menggelar pertemuan dengan partai yang berkuasa yakni Partai Buruh. Pertemuan itu untuk menentukan langkah menjelang batas waktu yang dia tetapkan dalam perundingan denuklirisasi dengan Amerika Serikat (AS).
Media pemerintah KCNA melaporkan, Kim meminta kepada bidang urusan luar negeri, industri amunisi, dan angkatan bersenjata mengambil langkah positif dan ofensif untuk menjamin kedaulatan serta keamanan negara. Selain itu, Kim juga membahas mengenai masalah ekonomi yang terkena sanksi internasional karena program senjata nuklir. Kim meminta agar pejabat terkait segera memperbaiki situasi sektor industri utama, untuk mendorong ekonomi nasional.
Korut mendesak Washington untuk menawarkan pendekatan baru terkait denuklirisasi. Korut telah memperingatkan bahwa pihaknya akan mengambil langkah baru jika AS gagal memenuhi permintaannya. Beberapa waktu terakhir, Korut telah melakukan serangkaian uji coba rudal jarak pendek sebagai bentuk tekanan kepada AS.
Komandan militer AS mengatakan, Korut bisa saja mengambil langkah untuk melakukan pengujian rudal jarak jauh yang sebelumnya telah ditangguhkan sejak 2017. Washington akan sangat kecewa jika Korut melakukan uji coba rudal jarak jauh tersebut.
Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Robert O'Brien mengatakan, pihaknya berjanji untuk mengambil tindakan yang tepat. Dia menambahkan, AS telah membuka komunikasi dengan Korut dan berharap Kim dapat menindaklanjuti komitmen denuklirisasi.
Sementara itu di New York, Dewan Keamanan AS dijadwalkan mengadakan pertemuan pada Senin (30/12), membahas proposal Rusia dan China untuk meringankan sanksi terhadap Korut. Sebelumnya Rusia dan China mengusulkan rancangan resolusi kepada Dewan Keamanan AS untuk mencabut sejumlah sanksi terhadap Korut. Hal ini sebagai upaya agar Korut dan AS dapat memulai kembali perundingan nuklir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
