REPUBLIKA.CO.ID, KABUL -- Dewan Taliban sepakat untuk menggelar gencatan senjata di Afghanistan. Pejabat kelompok pemberontak itu mengatakan hal ini membuka peluang kesepakatan damai dengan AS dapat ditandatangani.
Pada Senin (30/12) pejabat Taliban itu tidak menyebutkan kapan gencatan senjata dilaksanakan. Washington sudah meminta gencatan senjata sebelum kesepakatan damai dapat ditandatangani.
Kesepakatan damai membuat AS bisa menarik pulang pasukan mereka dari Afghanistan. Maka AS bisa mengakhiri keterlibatan mereka dalam perang yang berlangsung selama 18 tahun.
Gedung Putih mengatakan tidak akan berkomentar tentang hal ini. AS ingin kesepakatan damai itu mencantumkan janji Taliban untuk tidak menjadikan Afghanistan sebagai markas mereka.
Saat ini ada sekitar 12 ribu pasukan AS yang masih berada di Afghanistan. Pemimpin Taliban sudah diperkirakan akan menyetujui gencatan senjata.
Durasi gencatan senjata belum disebut secara spesifik tapi mengisyaratkan akan berlangsung selama 10 hari. Mereka juga belum memastikan kapan gencatan senjata dilakukan.
Sebelum gencatan senjata disetujui, empat anggota tim negosiasi Taliban mengunjungi dewan kelompok tersebut. Tim negosiasi itu kembali ke Qatar tempat kantor politik Taliban berada dan tempat perwakilan khusus AS Zalmay Khalilzad menggelar perundingan damai dengan kelompok tersebut sejak September 2018.
Perundingan sempat ditunda pada September saat kedua belah pihak ingin menandatangani pakta damai. Namun karena ada kekerasan di ibu kota Kabul yang menewaskan tentara AS memicu Presiden AS Donald Trump mendeklarasikan kesepakatan itu sudah 'mati'.
Perundingan dimulai kembali setelah Trump melakukan kunjungan mendadak ke Afghanistan pada akhir November lalu. Di sana ia mengumumkan Taliban siap berunding dan setuju mengurangi kekerasan.
Khalilzad kembali ke Doha pada awal Desember. Menurut pejabat Taliban saat itu Khalilzad mulai mengajuk gencatan senjata sementara untuk membuka jalan agar perjanjian damai dapat ditandatangani. Pejabat Taliban tersebut tidak dapat menyebutkan namanya karena ia tidak berwenang untuk berbicara dengan media.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
