REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah Pakatan Harapan, Democratic Action Party, menyebutkan bahwa transisi kekuasaan di Malaysia dari Perdana Menteri Mahathir Mohamad kepada Presiden Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim usai pertemuan para kepala negara/pemerintahan Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Kuala Lumpur pada November 2020.
Sekjen DAP, Lim Guan Eng, mengemukakan hal itu di Kuala Lumpur dalam sambutan Tahun Baru 2020, Selasa (31/12). Menteri Perekonomian Malaysia itu menyinggung hal tersebut saat menyebutkan tiga faktor yang memengaruhi kondisi Malaysia saat ini.
"Banyak bergantung pada tiga faktor, yaitu keadaan ekonomi, pemenuhan janji Pakatan Harapan dalam Manifesto Pemilihan Umum PH, dan mendukung kelancaran transisi kekuasaan dari Tun Dr Mahathir Mohamad kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah KTT APEC pada November 2020," katanya.
Anggota parlemen dari Daerah Pemilihan Bagan itu menganggap 2020 sangat penting dalam menentukan, apakah Malaysia Baru milik semua orang Malaysia dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.
"Ada beberapa optimisme bahwa tahun 2020 akan menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2019, terutama dengan prospek resolusi yang lebih baik untuk perang perdagangan antara AS dan China," ujarnya.
Namun, ada juga yang kecewa dengan informasi yang salah, berita palsu atau tidak adanya kemajuan nyata banyak yang mengakui keberhasilan Malaysia sekarang bukan lagi kleptokrasi global melainkan harapan rakyat lebih tinggi.
"Para pemimpin DAP dan PH harus menghadapi hambatan-hambatan ini dengan bersedia mendengarkan semua orang Malaysia dan bekerja lebih keras untuk mewujudkan reformasi demokratis dan hak asasi manusia serta kemajuan ekonomi yang diinginkan rakyat," katanya.
Menurut Lim, Malaysia membuat kemajuan yang baik pada ekonomi sebagaimana penegasan kembali lembaga pemeringkat internasional atas peringkat kredit Malaysia pada A3/A- dan peningkatan investasi asing. Namun, sementara kekhawatiran mereka tentang ekonomi telah surut, ada keraguan tentang situasi politik.
"Untuk alasan ini, sangat penting bahwa keraguan ini dihapuskan dengan menjadikan tahun 2020 sebagai tahun ketika PH mulai memenuhi semua janji yang belum terpenuhi," katanya.
Pihaknya meminta kewaspadaan terhadap kaum rasis dan ekstremis agama yang berusaha mendapatkan kembali kekuasaan yang sebelumnya telah mereka hilangkan melalui korupsi dan salah urus ekonomi dengan menargetkan non-Melayu dan non-Muslim.
"Dengan menggunakan formula berbahaya, memecah-belah, dan destruktif yang menentang pendanaan untuk sekolah-sekolah lokal dengan beberapa bahkan menyerukan agar ditutup, memboikot produk dan bisnis non-Muslim, melarang non-Muslim menjadi Menteri Kabinet, menghilangkan hak orang India dan China untuk memilih," katanya.
Dia menyatakan bahwa hanya pertumbuhan ekonomi yang dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas, daya beli yang lebih tinggi, perawatan kesehatan yang lebih baik. Hal itu juga dinilai dapat memperbaiki transportasi umum dan sekolah, konektivitas yang baik, lebih sedikit korupsi, dan kesejahteraan bersama.
Ikuti Whatsapp Channel Republika