REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Liga Arab telah menyerukan upaya untuk mencegah campur tangan asing di Libya. Rekomendasi tersebut muncul setelah perjanjian militer antara Turki dan pemerintah Libya yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Tripoli.

Perwakilan permanen organisasi dalam pertemuan di markas besarnya di Kairo mengeluarkan resolusi pada Selasa (31/12). Dalam kesempatan itu, organisasi tersebut menekankan perlunya untuk mencegah campur tangan yang dapat berkontribusi untuk memfasilitasi kedatangan ekstremis asing di Libya.

"Keprihatinan serius atas eskalasi militer semakin memperburuk situasi di Libya dan yang mengancam keamanan dan stabilitas negara-negara tetangga dan seluruh wilayah," ujar perwakilan Liga Arab dikutip dari Aljazirah.

Utusan Libya untuk PBB Ghassan Salame mengatakan kesepakatan yang ditandatangani oleh Turki dan pemerintah Tripoli mewakili eskalasi konflik di negara Afrika Utara itu. Libya telah terperosok dalam konflik sejak pemberontakan yang didukung NATO pada 2011.

Pada momen itu, kerja sama berhasil menggulingkan dan membunuh Muammar Gaddafi. Pada November, Ankara menandatangani perjanjian kerja sama keamanan dan militer.

Kedua pihak pun menandatangani perjanjian yurisdiksi maritim dengan Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui secara internasional. Turki saat ini juga berusaha untuk memenangkan dukungan parlemen untuk mengirim pasukan ke Libya.

Mesir adalah salah satu pendukung terpenting komandan militer Khalifa Haftar. Kairo telah melepaskan sedikit demi sedikit masalah diplomatik sejak Turki menandatangani perjanjian dengan pemerintah Tripoli bulan lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika